SAMPIT – Menjelang bulan suci Ramadan, maraknya penjual takjil di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim, Umar Kaderi, menegaskan bahwa pengawasan makanan dan minuman (mamin), termasuk takjil Ramadan, bukan menjadi kewenangan penuh Dinkes, melainkan merupakan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas instansi.
“Menjelang Ramadan memang banyak bermunculan penjual takjil. Jadi sebenarnya Dinkes tidak memiliki kewenangan langsung untuk pengawasan makanan dan minuman, baik yang ada di toko swalayan, minimarket, maupun lainnya. Namun setiap tahun ini sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Balai BPOM bekerja sama dengan Dinkes, Disperindag, dan Satpol PP,” ujar Umar, Jumat 6 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pengawasan tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan monitoring atau inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Fokus pemeriksaan meliputi kelayakan makanan yang dijual, seperti pengecekan masa kedaluwarsa, izin edar, hingga potensi makanan yang dapat menyebabkan keracunan bagi masyarakat.
Menurut Umar, dalam kegiatan tersebut BPOM menjadi leading sector yang turun langsung melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan produk makanan yang izin edarnya telah habis atau tidak memenuhi ketentuan, maka akan langsung ditarik dari peredaran.
“Biasanya BPOM turun ke lapangan melakukan pengecekan. Kalau ada izin edar yang sudah habis, itu akan ditarik. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun, apalagi menjelang Ramadan,” jelasnya.
Selain pengawasan produk yang beredar, Dinkes Kotim juga secara rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha lokal, khususnya yang memproduksi pangan olahan melalui skema Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan keamanan pangan.
Umar menjelaskan, pelatihan PIRT dilaksanakan selama dua hari dalam satu periode kegiatan. Narasumber berasal dari Dinkes, BPOM, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag).
Setelah mengikuti pelatihan dan dinyatakan memenuhi ketentuan, pelaku usaha akan diberikan sertifikat PIRT sesuai dengan jenis produk pangan yang dikelolanya.
“Pelaku usaha yang ada di Kotim ini rutin kita lakukan pelatihan dan penyuluhan keamanan pangan. Kegiatannya dua hari, narasumbernya dari Dinkes, BPOM, dan Disperindag. Setelah itu baru kita berikan sertifikat PIRT sesuai dengan apa yang dikelolanya,” ucap Umar.
Ia menegaskan bahwa sertifikat PIRT yang diterbitkan oleh Dinkes tidak memiliki masa kedaluwarsa. Namun, yang memiliki batas waktu adalah produk makanan itu sendiri, bukan sertifikatnya. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap bertanggung jawab memastikan produk yang dijual layak konsumsi dan tidak melewati masa simpan.
“Sertifikat PIRT itu tidak pernah ada kedaluwarsanya, sertifikat itu berlaku selamanya. Yang kedaluwarsa itu makanannya, dan itu bukan kewenangan kami. Tapi kalau BPOM turun ke lapangan, pasti juga mengundang kami dari Dinkes untuk ikut bersama-sama,” tegasnya.
Umar berharap, melalui sinergi antara BPOM, Dinkes, Disperindag, dan Satpol PP, pengawasan makanan dan minuman selama Ramadan dapat berjalan optimal. Dengan demikian, masyarakat Kotim shortcodx ng-le Ancamamadgasmkukan dalga mk konsumuk takjt, maupan makanta lainman selang bul Kapsnya.
(dia/ww.matakalt)26.
