SAMPIT – Saat pandemi Covid-19 melanda dunia khususnya di Indonesia, pemerintah menyadari dunia pendidikan tidak bisa bekerja secara maksimal. Bahkan memahami hal itu dan tidak menuntut setiap satuan sekolah mampu mencapai target kurikulum.
Seperti yang dikatakan oleh Plt Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim), Wahyudi, bahwasanya pemerintah lebih mementingkan agar terselenggaranya pembelajaran kepada peserta didik meski adanya pandemi. “Kami tidak bisa serta merta berbicara tentang kualitas pendidikan, karena kita ketahui, pembelajaran tidak bisa maksimal. Standar yang ditentukan pemerintah yaitu kurikulum, ada capaiannya dan kompetensi lulusan. Namun masing-masing sekolah juga punya standar,” katanya, Selasa 4 Januari 2022.
Dijelaskan, untuk capaian sekolah memang harus mengejar standar tersebut, sementara mutu tergantung KKM sekolah masing-masing. “Masing-masing sekolah beda, yang paling pintar di sekolah A belum tentu pintar di sekolah B. Karena standarnya beda, itulah yang disebutkan merdeka belajar, yaitu silahkan sekolah melaksanakan inovasi di sekolahnya, maka capaian nilai ditentukan sekolah. Pemerintah tidak mengaturnya, pemerintah dalam kurikulum hanya memuat materi secara umum saja,” tegasnya.
Menurutnya, ada tiga jenis kurikulum saat ini, yaitu Kurikulum darurat yang dibuat pada masa pandemi ini, kurikulum nasional dan kurikulum sekolah yang dibuat sekolah untuk menentukan standar kelulusan. “Kalau bicara mutu, tetap bagus kalau sekolah tetap menggunakan kurikulum itu, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan capaian kurikulum pemerintah belum tercapai karena adanya pandemi. Namun pemerintah tidak menuntut itu, asalkan ada pembelajaran yang dilakukan kepada siswa baik secara daring maupun luring di masa pandemi ini,” jelas Wahyudi.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post