PALANGKA RAYA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP KNPI yang digelar di Palangka Raya, Jumat 4 Juli 2025.
“Indonesia akan mengalami masa puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen, jauh lebih banyak dibanding usia nonproduktif yang hanya 30 persen. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam perjalanan sebuah bangsa, diperkirakan terjadi pada 2020–2030 dan mencapai puncaknya pada 2028–2030,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa persiapan SDM yang baik, bonus demografi berpotensi berubah menjadi bencana demografi. Ia juga menyoroti tren urbanisasi yang terus meningkat. Pada 2020, sekitar 56,7 persen populasi Indonesia tinggal di perkotaan, naik dari 49,8 persen pada 2010, dan diperkirakan mencapai 66,6 persen pada 2035, dengan laju pertumbuhan rata-rata 4–5 persen per lima tahun.
Dalam mandat RPJMN 2025–2029, dengan visi Indonesia Emas 2045, salah satu misi utama yang diusung adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Hingga saat ini, Indonesia memiliki 75.265 desa dan 36 daerah tertinggal. Konsep pembangunan desa dan perdesaan dalam RPJPN 2025–2045 menempatkan desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Saat ini terdapat 17.203 desa mandiri, 47.595 desa berkembang sebagai model, dan masih ada 10.463 desa tertinggal yang menjadi prioritas penanganan.
Yandri menyebut pemerintah menyiapkan 12 rencana aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, disusun secara asimetris sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi masing-masing desa.
“Kunci sukses mengelola bonus demografi adalah memberdayakan pemuda. Keberhasilan peningkatan kapasitas pemuda juga bisa menyelesaikan masalah middle income trap,” ujarnya.
Pemerintah meluncurkan Program Pemuda Pelopor Desa untuk memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan di desa. “Program ini dirancang untuk menginspirasi, memotivasi, memberi platform bagi pemuda untuk berkontribusi nyata memajukan desa, sekaligus memberi apresiasi dan meningkatkan kapasitas mereka,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Targetnya adalah membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, meliputi 75.265 desa dan 8.506 kelurahan yang tersebar di 1.416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi.
Berdasarkan data nasional hingga 3 Juli 2025 pukul 11.40 WIB, dari total 83.762 desa/kelurahan, sebanyak 99,4 persen sudah tersosialisasi pembentukan koperasi. Sebanyak 95,9 persen telah membentuk koperasi melalui musyawarah khusus, dengan rincian 66.972 koperasi di desa dan 8.248 di kelurahan. Secara total, telah terbentuk 75.220 koperasi, atau 89,8 persen dari target.
“Langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk memastikan bonus demografi menjadi berkah bagi bangsa, bukan beban,” pungkas Yandri.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post