SAMPIT – Kondisi pendangkalan di sejumlah pelabuhan utama Indonesia semakin mengkhawatirkan dan berpotensi melumpuhkan sistem logistik nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), agar tidak menutup mata terhadap masalah ini.
“Pendangkalan bukan sekadar hambatan teknis. Ini adalah ancaman langsung terhadap kelancaran distribusi barang, keselamatan pelayaran, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bambang, Senin 14 April 2025.
Beberapa pelabuhan yang disebut mengalami pendangkalan parah antara lain Pelabuhan Pulau Baai (Bengkulu), Pelabuhan Tanjung Api-api (Palembang), Pelabuhan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Mako (Timika), serta pelabuhan di Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, dan Samarinda.
Akibat kondisi tersebut, kapal-kapal kerap kandas, harus menunggu air pasang, atau mengalami kerusakan pada bagian lambung. Bambang mengungkapkan bahwa banyak alur pelabuhan tak pernah dikeruk selama lima hingga sepuluh tahun terakhir.
“Kedalaman alur saat surut hanya sekitar 2 hingga 3 meter. Kapal besar tidak bisa masuk, dan kapal-kapal kecil harus antre berjam-jam bahkan berhari-hari. Ini tidak hanya menambah biaya logistik, tapi juga menurunkan daya saing pelabuhan kita,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi yang akrab disapa BHS ini menilai Kemenhub telah gagal menjalankan fungsinya sebagai regulator jika tidak segera menindaklanjuti masalah tersebut. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa normalisasi alur pelayaran adalah tanggung jawab pemerintah pusat.
“Kalau Kemenhub terus diam, ini pelanggaran terhadap regulasi. Bahkan bisa menggagalkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang berada di peringkat ke-63 dari 139 negara, tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
“Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maritim, pelabuhan dan alur pelayaran kita harus siap. Tidak bisa dibiarkan dangkal dan macet,” pungkasnya.
BHS mendorong agar seluruh pihak, dari Kemenhub, PT Pelindo, operator pelayaran, hingga pemilik barang—segera duduk bersama dan membentuk rencana aksi nyata untuk normalisasi alur pelabuhan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post