PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan menerima kunjungan dari Anggota Komisi I DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng, H. Rizky Ramadhana Badjuri, beserta jajaran.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka reses masa sidang IV tahun 2025, untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan pembangunan nasional. Dalam pengantar singkatnya, Agustin Teras Narang menyampaikan bahwa kunjungan ini fokus pada tata ruang, yang berkaitan erat dengan pemanfaatan lahan, salah satunya di sektor perkebunan.
Teras Narang menegaskan bahwa saat ini Komisi I DPD RI tengah memfokuskan perhatian pada masalah tata ruang dan pentingnya pembaruan regulasi terkait. “Peraturan Daerah (Perda) yang ada, seperti Perda Kalteng Nomor 5 Tahun 2015, seharusnya sudah diperbarui pada tahun 2020, mengingat adanya perubahan lahan yang sudah dikuasai,” ujarnya, Rabu 26 Maret 2025.
Teras Narang juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari sektor Kehutanan, jumlah luasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah telah berkurang sekitar 82% dari yang tercantum dalam Perda. Ia berharap, meskipun ada perubahan ini, perekonomian daerah akan tetap berkembang lebih baik di masa depan.
Sementara itu, Kadisbun Kalteng H. Rizky Ramadhana Badjuri memaparkan sejumlah isu strategis dalam pembangunan perkebunan di Kalimantan Tengah. Isu-isu tersebut meliputi status kawasan, regulasi, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FKPMS), gangguan usaha perkebunan, konflik perkebunan, dana bagi hasil (DBH) sawit, serta diversifikasi dan penguatan komoditas unggulan non-sawit.
“Hingga saat ini, kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama Kalimantan Tengah. Berdasarkan data BPS Prov. Kalteng, sub-sektor perkebunan menyumbang sekitar 15-20% dari PDRB Kalteng,” jelas Rizky.
Meskipun Kalimantan Tengah dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia, Pemprov Kalteng juga berupaya melakukan diversifikasi, khususnya pada komoditas kakao, sebagai bagian dari penguatan sektor perkebunan non-sawit.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor perkebunan di Kalimantan Tengah.
Dihari yang sama, Agustin Teras Narang juga mengunjungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng. Pada kesempatan itu, Kepala BKD Lisda Arriyana, menerima kunjungan legislator Kalteng tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari reses masa sidang IV tahun 2025, bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pertemuan tersebut, Agustin Teras Narang mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN di Kalimantan Tengah agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam sistem kepegawaian.
“Kami berharap Kalimantan Tengah bisa menjadi contoh dalam pengelolaan ASN yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi,” ujar Agustin Teras Narang. Dia juga menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepegawaian agar selaras dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen BKD untuk terus mengembangkan sistem manajemen ASN yang modern, berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem kepegawaian, seperti penerapan E-Kinerja BKN dan Sinerja BKD, guna meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Lisda.
Diskusi juga mencakup isu kesejahteraan ASN, termasuk program peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan berbasis kebutuhan daerah. BKD Kalteng berkomitmen untuk terus berinovasi dalam membangun sistem manajemen ASN yang efisien dan responsif terhadap dinamika perkembangan pemerintahan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup BKD Provinsi Kalteng. Mereka turut serta dalam diskusi mengenai strategi penguatan sistem kepegawaian di daerah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kepegawaian.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara BKD Provinsi Kalteng dan Komisi I DPD RI serta memastikan kebijakan kepegawaian di daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post