JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Suhardi Alius, menyinggung perlunya disusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. Hal ini disampaikannya di depan Sekretaris Kementerian Dalam Negeri yang hadir di pembukaan Rakernas FKPT ke-VII di Jakarta, Senin 17 Februari 2020 kemarin.
“Sebagai informasi, Pak Sesmendagri. Dari 32 kepengurusan FKPT di daerah, 26 di antaranya melibatkan Kesbangpol di daerah. Ini artinya kami serius ingin membangun sinergi yang kuat agar pencegahan terorisme di daerah membuahkan hasil maksimal,” kata Suhardi dalam sambutannya
Kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diakui oleh Suhardi merupakan yang pertama dari gelaran Rakernas dan Rakornas FKPT yang selama ini dilaksanakan oleh BNPT. “Semoga kehadiran Pak Sesmendagri ini menjadi harapan baru untuk peningkatan operasional FKPT di daerah,” tambahnya.
FKPT yang dibentuk oleh BNPT sebagai mitra strategis dalam pencegahan terorisme, disebut oleh Suhardi sebagai representasi positif daerahnya masing-masing. Setiap kepengurusan FKPT berisikan perwakilan tokoh agama, pendidikan, pemuda, media massa, dan akademisi yang sangat memahami karakteristik permasalahan di daerahnya.
“Saya sering mengatakan, yang mengetahui masalah kita ya pastinya kita sendiri. Kita bisa berharap banyak ke FKPT, karena merekalah yang mengerti bagaimana masalah di daerahnya diselesaikan. Apa dan bagaimana potensi dan tangan terorisme di Aceh pasti berbeda dengan yang ada di Nusa Tenggara Timur,” jelas Suhardi.
Dalam sambutannya Suhardi juga menyinggung masih rendahnya kesadaran Pemerintah Daerah dalam merespon setiap temuan dan potensi terorisme yang disampaikan oleh BNPT. Dia mencontohkan kegiatan deradikalisasi yang sempat diadakan oleh BNPT dan Kementerian Sosial beberapa tahun silam, respon yang diberikan oleh Pemda sangat beragam.
“Kami menderadikalisasi peserta dan meminta Pemda memfasilitasi penjemputan peserta, karena mereka minta diantarkan pulang ke Malang, ke Kalimantan, dan daerah-daerah lain. Sangat disayangkan ternyata respon Pemda bermacam-macam,” ungkap Suhardi.
Kejadian Pak Wiranto di Banten, jelasnya, sebenarnya sudah memetakan itu daerah rawan, tapi Pemda setempat lambat dalam merespon. Melalui sinergi yang sudah terbangun, pelibatan FKPT dalam pencegahan terorisme di daerah bisa semakin ditingkatkan.
Terpisah, Ketua FKPT Kalteng Khairil Anwar menyatakan setuju apa yang disampailan Kepala BNPT. Karena sekuat dan sebagus apa pun organisasinya, tanpa dukungan Pemda akan sulit berkembang. Program yang dijalankan pastinya terbatas.
“Kalau ada keterlibatan pemda, tentu FKPT bisa bergerak lebih luas. Kalteng itu wilayahnya sangat luas, berharap program BNPT dan FKPT, tidak bisa mencakup semua wilayah,” tegas Khairil dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa 18 Februari 2020
Sinergi antara pemda dan FKPT, kata Khairil, sangat diperlukan. Karena peran FKPT bisa diperluas dalam pelibatan masyarakat mencegah terorisme. “Jadi tidak hanya di ibukota provinsi, program bisa menjangkau sejumlah kabupaten, bahkan hingga pelosok,” pungkasnya.
(nat/matakalteng.com)
Discussion about this post