KUALA PEMBUANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Atinita mengatakan khususnya di Seruyan Hulu masih kurang transparan terkait anggaran Covid-19, hal tersebut menjadi polemik tersendiri dilapangan.
Diungkapkan Atinita, berdasarkan data yang sudah disampaikan ke Dinas Sosial, memang banyak pengurasan dana desa untuk yang terdampak Covid-19 ini. “Melihat kenyataan dilapangan tidak ada yang terkena dampak Covid-19 ini, tapi secara pelaksanaan untuk anggarannya itu sasarannya untuk yang terdampak pandemi virus ini,” ungkapnya selaku Anggota DPRD Seruyan, Selasa 19 Januari 2021.
Menurut Atinita, yang masih menjadi kendala pada dana desa ini karena diarahkan untuk yang Covid-19 ini, namun sebenarnya tidak ada masyarakat yang terdampak. Sementara itu, dari anggaran dana desa tersebut akan dibagikan BLT sebesar Rp600.000 per KK atau Keluarga (KK) untuk 3 bulan dan akan diteruskan Rp300.000 per KK untuk 3 bulan juga.
“Pencairan selama ini yang tersalur Rp600.000 per KK hanya sekali untuk 3 bulan, sementara itu yang Rp300.000 per KK belum tersalurkan kemasyarakat setempat,” ucapnya. Ditambahkan Atinita, saat dikonfirmasi kepihak desa kapan akan disalurkan BLT yang belum tersalurkan itu mereka menjawab belum tau, sedangkan pemegang anggaran tersebut mereka.
“Ini lah saya katakan pihak desa diseruyan Hulu terkait anggaran dana Covid-19 kurang transparan, jadi efek atau dampaknya Pandemi ini iya atau tidak, iya saya katakan itu anggarannya sudah keluar, tapi untuk sasaran kemasyarakat yang katanya terdampak belum tersalurkan sepenuhnya,” tandasnya.
(ais/matakalteng.com)
Discussion about this post