PULANG PISAU – Hingga kini, masih ada ditemukan oknum kepala desa yang mengutamakan ego sektoral, sehingga berdampak pada beberapa kebijakan dan usulan masyarakat menjadi tidak terakomodir dengan baik.
Contohnya di dalam pengelolaan dana desa (DD), terkadang masih melenceng dari usulan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat, seperti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dirasa kurang tepat.
“Ketika mau membentuk BUMDes, seharusnya perwakilan dari semua masyarakat dilibatkan, supaya bisa mengambil kebijakan yang tepat,”ucap salah satu anggota DPRD Pulang Pisau, Sri Harini Margaretha, Jumat 5 November 2021.
Ia melanjutkan, seorang kepala desa tentunya di dalam mengambil sebuah keputusan untuk membentuk BUMDes juga harus diperhatikan azas manfaat dan dampak ekonomi bagi warganya, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Terkadang asal diputuskan dengan menjalankan usaha di bidang penyewaan sound system,”jelasnya.
Ia menambahkan, masih banyak yang lebih bermanfaat daripada penyewaan sound system. Contohnya, penyediaan pupuk, sembako, dan usaha lainya yang dampaknya bisa meringankan beban masyarakat “Kan dana desa itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.
(and/matakalteng.com)
Discussion about this post