SAMPIT – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengubah paradigma pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih mengutamakan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, Mariani, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mariani, meskipun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil mencatat berbagai capaian positif sepanjang tahun anggaran 2025, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran, opini audit, maupun penghargaan yang diraih.
“Indikator keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya, Selasa 7 Juli 2026.
Fraksi Partai Golkar mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai sekitar Rp2,06 triliun atau 92,76 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp2,13 triliun atau 89,16 persen dari pagu anggaran. Selain itu, Pemkab Kotim kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya, mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 6,07 persen yang melampaui target RKPD, serta meraih sejumlah penghargaan di bidang pembangunan dan pengendalian stunting.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Fraksi Partai Golkar menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Salah satu sorotan utama adalah kualitas belanja daerah. Mariani menegaskan paradigma pengelolaan APBD harus bergeser dari pola budget oriented atau berorientasi pada penyerapan anggaran menjadi result oriented atau berorientasi pada hasil.
Menurutnya, belanja daerah tidak boleh hanya dinilai dari besarnya realisasi anggaran, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. Jalan yang dibangun harus mampu meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi, layanan kesehatan semakin mudah dijangkau, kualitas pendidikan terus meningkat, serta program pemberdayaan ekonomi benar-benar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan melalui APBD dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Kotawaringin Timur.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post