SAMPIT – Turunnya harga kelapa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam beberapa hari terakhir mulai memicu keresahan di kalangan petani. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan komoditas kelapa di wilayah selatan Kotim apabila tidak segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III, Wahito Fajriannor, mengungkapkan harga kelapa saat ini berada di kisaran Rp1.400 hingga Rp1.800 per butir di tingkat pengepul. Angka itu jauh turun dibanding harga normal yang biasanya mencapai Rp4.000 per butir, bahkan sempat menyentuh Rp7.000.
“Petani kelapa hari ini harganya anjlok. Memang sudah seminggu ini informasinya pabrik kelapa di Samuda tidak produksi. Akhirnya para pengepul tidak ada kompetitornya sehingga harga hanya ditentukan pengepul,” kata Wahito Fajriannor, Minggu 17 Mei 2026.
Menurutnya, penurunan harga tersebut sangat memukul petani karena biaya produksi dan operasional di lapangan tidak ikut turun. Upah panen, biaya angkut, hingga pengupasan kelapa tetap harus dibayar, sementara keuntungan petani semakin menipis.
Ia menyebut, dari hasil penjualan saat ini petani diperkirakan hanya memperoleh keuntungan sekitar Rp300 per butir setelah dipotong berbagai biaya operasional. Situasi itu membuat banyak petani mulai mempertimbangkan mengganti tanaman kelapa dengan komoditas lain yang dinilai lebih menjanjikan.
“Jangan sampai petani kelapa ini beralih ke kelapa sawit. Karena kalau beralih ke kelapa sawit ke depannya kita ini kelapa harus mencari dari luar daerah atau bisa jadi impor dari negara lain,” ujarnya. Wahito menilai wilayah selatan Kotim selama ini menjadi salah satu kawasan penghasil kelapa terbesar. Karena itu, kestabilan harga dinilai penting agar petani tetap bertahan mengelola kebun kelapa mereka.
Ia mengatakan petani sebenarnya masih dapat bertahan apabila harga kelapa berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp5.000 per butir. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan pemantauan sekaligus membuka komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kondisi yang dialami petani.
Selain meminta solusi jangka pendek, politisi Partai Demokrat tersebut juga mendorong adanya standar harga nasional untuk komoditas kelapa agar tidak terjadi permainan harga di tingkat pembeli maupun pengepul.
“Harapan kami juga pemerintah mengeluarkan standarisasi harga jangan sampai ada permainan harga oleh pembeli kelapa dengan harga seenaknya. Jika ada standarisasi harga maka petani ataupun pengepul sama-sama tidak dirugikan,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post