SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menjalankan program Sekolah Rakyat yang digagas pusat. Ia menilai, tanpa persiapan matang, program tersebut berisiko menimbulkan masalah baru.
“Kami meminta pemerintah daerah agar tidak sekadar ikut euforia pusat. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, justru bisa menambah beban daerah,” kata Gaol, Kamis, 15 Mei 2025.
Program Sekolah Rakyat bertujuan membuka akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Namun, Gaol menekankan perlunya kesiapan infrastruktur, tenaga pengajar, dan fasilitas lainnya sebelum mulai menerima siswa baru.
“Kalau asal buka pendaftaran siswa tanpa ada kesiapan gedung, guru, dan fasilitas, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Menurut Gaol, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Lingkar, Sampit, dengan konsep terpadu dari SD hingga SMA adalah ide bagus, tapi harus dilakukan secara bertahap. Ia juga mengingatkan agar program ini tidak hanya fokus pada SMA, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan SD dan SMP.
Sementara itu, Pemkab Kotim telah menyiapkan asrama haji di Islamic Center Sampit sebagai lokasi sementara untuk Sekolah Rakyat jenjang SMA sambil menunggu pembangunan gedung permanen. Bupati Halikinnor memastikan program ini akan beroperasi pada Juni 2025, lengkap dengan fasilitas dan tenaga pengajar dari pemerintah pusat.
Namun, Gaol menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan agar Sekolah Rakyat tidak sekadar menghasilkan lulusan berijazah tanpa kompetensi.
“Yang kami khawatirkan, jangan sampai program ini hanya jadi formalitas untuk menunjukkan dukungan ke pusat,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post