SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotim, Marudin menilai, persoalan pendidikan saat ini di Kotim selain zonasi yaitu jumlah satuan pendidikan dasar yang tak seimbang dengan jumlah satuan pendidikan menengah. Sehingga jumlah siswa lulusan SD pun tidak seimbang dengan jumlah SMP yang tersedia.
“Hal ini bisa memberikan dampak terhadap pemerataan pendidikan di wilayah Kotim. Maka perlu perhatian serius oleh pemerintah daerah agar lulusan SD ini tetap bisa melanjutkan ke jenjang SMP,” ujarnya, Kamis, 28 November 2024.
Menurutnya, berdasarkan data dari Dapodik dan Info GTK yang disampaikan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Kabupaten Kotim memiliki total 766 satuan pendidikan, yang terdiri dari 7 persen SD swasta, 39 persen SD negeri, 10 persen SMP negeri, 4 persen SMP swasta, 1 persen TK/PAUD negeri, dan 39 persen TK/PAUD swasta. Secara jumlah, SD mendominasi satuan pendidikan di daerah ini.
Sementara itu, jumlah peserta didik di Kotim mencapai 84.568 siswa. Dari total tersebut, siswa SD negeri mencapai 47 persen, SD swasta 16 persen, TK/PAUD negeri 1 persen, TK/PAUD swasta 12 persen, SMP negeri 17 persen, dan SMP swasta 7 persen. Ketidakseimbangan ini memicu kekhawatiran akan keterbatasan daya tampung di jenjang pendidikan menengah.
“Melihat masih kurangnya sekolah, apalagi dengan sistem zonasi saat ini, tentu setiap tahun akan mengalami permasalahan yang sama,” tegasnya.
Tepisah, Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah mengatakan, bahwa Disdik akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk memetakan kebutuhan penambahan sekolah.
“Strategi untuk menambah sekolah harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti jarak antar sekolah, potensi siswa di daerah tertentu, dan keberadaan sekolah pendukung,” jelas Irfansyah.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru harus efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk daerah perkotaan, pembangunan sekolah mungkin harus vertikal karena keterbatasan lahan.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post