SAMPIT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk secepatnya menyelesaikan pemetaan posisi tenaga honorer yang ingin ditempatkan kembali.
Hendra Sia dengan tegas meminta segera mengembalikan semua tekon yang sudah dirumahkan ke posisi semula, khususnya bagi tekon-tekon yang sudah lama mengabdi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kotim.
“Apalagi kita tahu banyak tekon yang sudah lama mengabdi dan memang penduduk asli di daerah tempat ia bekerja sebagai tekon tersebut, jadi diharapkan pemerintah jangan memindahkan mereka ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, apalagi mereka yang sudah berkeluarga di tempat tugas lama,” kata Hendra, Rabu 6 Juli 2022.
Lebih lanjut disampaikan Legislator Partai Perindo ini, apabila ingin menempatkan ke tempat yang jauh harus tenaga honorer yang baru, apabila yang bersangkutan tidak mau maka pemerintah harus tegas dan tidak perlu yang bersangkutan di kontrak menjadi tenaga kontrak.
“Kalau tekon yang lama ditempatkan di daerah yang jauh, kalau mereka memiliki keluarga bagaimana cara mereka untuk menghidupi keluarga. Dengan gaji tekon tidak akan cukup untuk menghidupi keluarga apabila habis di biaya kerja saja, apalagi sudah bnyak kasus kosongnya pelayanan publik,” tegasnya.
Ditambah lagi kata Hendra, mulai Senin 11 Juli 2022 ini sejumlah sekolah di Kotim sudah mulai masuk belajar mengajar kembali. Karena adanya pengurangan tekon yang dilakukan pemerintah daerah ini akan berakibat pada kosongnya guru di sekolah.
“Yang kita khawatirkan tidak ada yang mengajar nantinya, anak-anak datang ke sekolah namun gurunya tidak ada. Apalagi kemarin waktu aksi damai ada yang menyampaikan dalam sekolah hanya ada dua guru tekon dan masing-masing memegang tiga kelas setiap harinya. Akan tetapi kedua guru tersebut dinyatakan tidak lulus tes dan gugur, lalu bagaimana nasib anak didik mereka sekarang karena tidak ada yang mengajar?,” ujarnya.
Hal ini menurutnya, harus dijadikan perhatian serius oleh pemerintah setempat. Karena pengurangan tekon terlebih dahulu harus memikirkan kondisi daerah yang saat ini tidak memungkinkan melakukan hal tersebut lantaran masih banyaknya kekurangan sumber daya manusia (SDM).
“Kalau mau mengurangi tekon, pastikan dulu apakah PNS kita memadai? Sebelum ada pengurangan saja kita sudah kewalahan dengan kurangnya tenaga, ditambah lagi dikurangi seperti sekarang ini. Yang dikhawatirkan kondisi daerah akan semrawut karena tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post