SAMPIT – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Modika Latifah Munawarah menilai, masih kurangnya belanja daerah mengakibatkan masih ada program kegiatan yang tertinggal.
Dikatakannya, baik itu belanja tidak langsung (BTL) maupun belanja langsung (BL) realisasinya hanya 90,36 persen tidak terserap sebesar 9,64 persen atau sebesar RP 192,701 miliar dari target sebesar RP 1,998 triliun. Sehingga penyerapan anggaran belanjan daerah tersebut tergolong masih kurang maksimal.
“Sehingga otomatis ada beberapa program kegiatan yang tertunggal. Tanpa bermaksud mencari kelemahan atau kedalahan SKPD/UKPD pengguna anggaran, kami berharap pada tahuj anggaran 2022 dan seterusnya diharapkan disiplin anggaran untuk pelaksanaan program yang dibingkai peraturan daerah (perda) tantang APBD ditegakkan sejak dari pelaksanaan penganggaran,” tegasnya, Sabtu 25 Juni 2022.
Ia melihat pada laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 terjadi silpa sebesar RP 199.690.794.263,03 adalah angka yang terlalu besar, hal ini menunjukkan lemahnya sisi perencanaan anggaran.
“Karena semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa dialihkan ke program kain yang lebih dibutuhkan masyarakat pada tahun anggaran 2021 yang lalu. Jangan malah menahan anggaran pada satu kegiatan yang sudah jelas tidak akan sempat dilaksanakan,” ujarnya.
Ia sangat menyayangkan sisa dana yang begitu besar harus dikembalikan, padahal masih banyak pembangunan yang belum dilakukan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sedangkan pemerintah kerap kali beralasan karena kekurangan anggaran sehingga belum bisa dilaksanakan.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post