SAMPIT – Hingga saat ini pemerintah masih memberlakukan larangan ekspor rotan. Sehingga beberapa petani rotan yang ada di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluh karena tidak dapat penghasilan.
Untuk itu beberapa petani rotan pada Kamis 21 Januari 2021 datang langsung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim untuk mengadukan nasibnya atas pemberlakukan larangan ekspor tersebut.
“Kami ingin lebih diperhatikan lagi para petani rotan ini, karena sejak adanya larangan tersebut kami selalu disebut pencuri hasil hutan yang katanya itu tumbuhan hutan. Padahal rotan itu adalah budidaya ditanam oleh orang tua kami yang tumpang sari dengan tanaman karet,” keluh Juhran salah seorang petani rotan kepada ketua DPRD Kotim Rinie, Kamis 21 Januari 2021.
Dirinya juga mengatakan, belum lama ini sejumlah gudang rotan sudah ada yang dipolisceline dengan alasan bahwa perbuatan masyarakat yang menjual beli rotan itu perbuatan melawan hukum.
“Padahal daerah lain seperti Pontianak bebas saja menjual belikan rotan ini, karena ada pengakuan dari kepala daerahnya itu adalah hasil budidaya. Nah kami berharap di Kotim juga seperti itu,” ujarnya.
“Bahkan rekan kami juga belum lama ini ditangkap karena masalah rotan ini. Kami takut akam ada banyak petani rotan lagi yang ditangkap, padahal menjual hasil budidaya sendiri yang ingin dijual,” tegasnya.
Untuk itu Ketua DPRD Kotim Rinie mengatakan, dirinya akan menampung aspirasi tersebut dan disarankan kepada petani untuk membuat laporan tertulis kelembaga dewan beserta data-data pendukung.
“Saya siap menindaklajuti hal ini bersama komisi yang membidangi yaitu komisi II. Kalai harus di adakan rapat dengar pendapat maka nanti akan kita agendakan,” tegasnya.
Yang pasti ujarnya, pihaknya menunggu laporan resmi dari masyarakat tersebut agar bisa dipelajari dan ditindaklanjuti lagi.
(dia/matakalteng.com)
Discussion about this post