KASONGAN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan tentang Pengarusutamaan Gender sudah disepakati bersama. Hal ini berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan.
“Dari hasil kesepakatan tersebut ada hal yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu Raperda ini merupakan landasan untuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender guna meningkat pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Eterly, saat menyampaikan laporan pada rapat Paripurna DPRD Katingan Ke-7 Masa Persidangan I, Rabu 1 November 2023.
Selain Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, ada juga Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disepakati dari hasil rapat sebelumnya.
Dia mengatakan Raperda ini merupakan pernyataan bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Raperda ini juga merupakan pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
“Diharapkan Raperda yang telah disepakati ini dapat melibatkan perempuan dalam berbagai sektor pekerjaan dan pembangunan sambil memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dari perempuan tersebut,” pungkasnya.
Rapat Paripurna dibuka secara resmi Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Suanto, didampingi Wakil Ketua I Nanang Suriansyah dan Wakil Ketua II Fahrul Razi, serta dihadiri sejumlah anggota dewan. Sementara dari pihak Eksekutif dihadiri Pj Bupati Katingan melalui Asisten I Setda Katingam Hariawan, serta sejumlah Kepala SOPD dan tamu undangan yang hadir.
(anr/matakalteng.com)
Discussion about this post