Selain meminta perbaikan permanen segera dilakukan, DPRD juga menilai keterbatasan anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam penanganan jalan nasional di wilayah Kalteng.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait kondisi ruas jalan tersebut.
Meski menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kalteng tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah.
“Kami sudah menghubungi balai. Fungsi DPR salah satunya adalah pengawasan. Apa pun pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah wajib kami awasi, walaupun bukan menjadi kewenangan kami, sehingga apabila ada persoalan kami bisa memberikan masukan,” ujar Lohing, Selasa 7 Juli 2026.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari BPJN, penanganan darurat telah dilakukan sehingga arus lalu lintas di lokasi masih dapat dilalui. Namun, kondisi itu dinilai hanya bersifat sementara dan harus segera dilanjutkan dengan perbaikan permanen mengingat ruas Kasongan–Sampit merupakan jalur strategis nasional.
“Harapan kita balai jalan segera menangani secara teknis. Penanganan darurat memang penting agar jalan tetap bisa dilalui, tetapi setelah itu harus segera dilakukan perbaikan permanen. Jangan sampai terjadi pembiaran karena ini merupakan ruas jalan strategis,” tegasnya.
Lohing juga menyoroti minimnya alokasi anggaran infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah. Ia menyebut anggaran yang dikelola BPJN mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Kalau tahun 2024 anggaran yang dialokasikan melalui balai jalan nasional sekitar Rp1 triliun. Tahun 2025 turun menjadi sekitar Rp300 miliar. Tahun ini saya kira tidak jauh berbeda. Dampaknya tentu sangat terasa terhadap penanganan jalan,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan anggaran yang terbatas, pekerjaan yang dapat dilakukan lebih banyak difokuskan pada pemeliharaan rutin, seperti penutupan lubang jalan. Sementara peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh sulit direalisasikan.
“Kalau anggarannya hanya sekitar Rp300 sampai Rp400 miliar, itu paling hanya cukup untuk pemeliharaan. Untuk peningkatan jalan sudah hampir tidak mampu dilakukan,” ujarnya.
Menurut Lohing, sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan jaringan jalan yang panjang, Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kalau untuk kondisi Kalimantan Tengah, idealnya anggaran penanganan jalan nasional di atas Rp2 triliun. Dengan panjang ruas jalan yang ada, kebutuhan anggarannya memang besar,” ucapnya. Ia menambahkan, biaya pembangunan jalan permanen saat ini juga cukup tinggi, yakni sekitar Rp10 miliar per kilometer.
Discussion about this post