PALANGKA RAYA – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak pada mitra kerja Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, tetapi juga dirasakan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto menegaskan, kebijakan penyesuaian anggaran ini merupakan imbas dari menurunnya kemampuan fiskal daerah. “Kalau itu pasti tidak hanya terkait mitra Komisi III saja, hampir semua komisi dan mitra komisi yang lain juga terdampak,” ujarnya, Kamis 5 Februari 2026.
Menurut Sugiyarto, penurunan tersebut berkaitan langsung dengan berkurangnya transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan komponen lain seperti BHD yang nilainya disebut hampir turun 50 persen dibandingkan tahun 2024. “Kondisi ini sangat berdampak kepada seluruh OPD. Artinya, penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan karena memang kemampuan keuangan daerah yang berkurang,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi III DPRD Kalteng mendorong OPD agar tidak berhenti pada penyesuaian internal semata. Sugiyarto menekankan pentingnya peran aktif OPD dalam “menjemput” program-program pemerintah pusat yang langsung menyasar daerah. “Kami juga meminta kepada OPD-OPD terkait, karena ada program-program dari pemerintah pusat yang langsung ke daerah, hal ini juga harus dijemput,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika program tertentu tidak lagi mampu ditangani oleh provinsi akibat keterbatasan anggaran, maka OPD harus mencari celah melalui kegiatan atau skema pendanaan dari pemerintah pusat, tentu dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. “Tujuannya agar kebutuhan hidup masyarakat tetap bisa terpenuhi. Ini yang kita harapkan,” katanya.
Sugiyarto mengakui, dampak pemotongan TPP dan penurunan anggaran daerah sangat dirasakan dalam pelayanan publik. Namun, ia menilai kebijakan pusat yang meluncurkan berbagai program langsung ke daerah masih menjadi ruang alternatif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh OPD dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi pemerintah pusat juga meluncurkan kegiatan-kegiatan langsung yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post