PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti kondisi fiskal daerah dalam tanggapan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurrahman, menyampaikan bahwa Fraksi PKB memahami adanya penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, yang berdampak pada struktur APBD Provinsi Kalteng 2026.
“Fraksi PKB memahami bahwa telah terjadi penurunan pendapatan daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga pemerintah perlu menetapkan strategi prioritas anggaran,” ujarnya, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia menegaskan, dalam situasi seperti ini pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta menghindari pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Dengan struktur APBD yang terbatas, Fraksi PKB berharap pemerintah tetap memprioritaskan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta program pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” lanjutnya.
Selain menyoroti sisi efisiensi, Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah melalui berbagai sektor strategis. “Salah satu potensi yang masih bisa dioptimalkan adalah penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat, karena sektor tersebut masih memiliki ruang peningkatan,” jelasnya.
Habib Sayid menutup dengan menyampaikan bahwa Fraksi PKB akan terus mengawal langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal, agar arah kebijakan anggaran tetap selaras dengan kepentingan masyarakat luas dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post