PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kini tengah serius dalam mewujudkan pembangunan kawasan industri peternakan sapi perah. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi susu nasional dan menunjang program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani, kawasan industri sapi perah ini juga dirancang untuk membuka lapangan kerja dan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu sentra penghasil susu nasional.
Dari hasil pemetaan awal, potensi lahan yang tersedia mencapai 18.050 hektare, terdiri atas 9.405 hektare di Kabupaten Barito Selatan dan 8.645 hektare di Barito Utara. Selain itu, terdapat usulan tambahan dari Kabupaten Murung Raya seluas 12.928 hektare dan Kotawaringin Timur seluas 5.061 hektare.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini tak hanya ditentukan oleh luas lahan atau jumlah ternak, tetapi juga oleh kesiapan sistem hilirisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Sebelum bicara hasil, kita harus pastikan dulu produk akhir dari program ini. Selain menghasilkan susu segar, jika diolah lebih lanjut menjadi keju, bubuk, atau produk non-daging lainnya juga bagus. Hilirisasi itu harus,” tegas Bambang, Selasa 5 Agustus 2025.
Ia menilai bahwa membangun peternakan tanpa kesiapan infrastruktur pendukung justru berisiko membuang potensi yang besar. Tanpa pabrik pengolahan, teknologi sterilisasi, dan sistem distribusi yang memadai, hasil produksi bisa mubazir.
“Jangan sampai kita sibuk membangun kandang sapi, tapi saat susu sudah diperah. Pabrik dan teknologinya tidak memadai. Susu bisa terbuang sia-sia,” ujarnya, baru-baru ini. Menurut Bambang, industri susu adalah rantai panjang yang memerlukan penanganan higienis dan teknologi tinggi, terutama karena susu merupakan produk bernutrisi tinggi dan mudah rusak.
“Proses sterilisasi itu wajib. Kalau tidak, bukan hanya kita tidak bisa menjual hasilnya, tapi juga merugikan peternak dan daerah,” katanya. Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku rantai pasok program MBG sebagai bagian dari ekosistem industri ini. Selain untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, program ini bisa mendorong kemandirian daerah dalam produksi susu nasional.
“Kalau kita bisa memproduksi sendiri, kita tak lagi tergantung dari luar. Tapi semua itu harus dipersiapkan dari awal mulai dari lahan, produksi, hingga pengolahan,” imbuhnya. Bambang mengingatkan agar Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah tanpa mendapatkan nilai tambah, seperti yang terjadi selama ini pada komoditas kayu log.
“Kalau tidak ada hilirisasi, kita hanya menyumbang lahan, tanpa tahu ke mana hasilnya akan disalurkan. Sama seperti kayu log kita kirim mentah, nilai tambahnya tidak kita nikmati,” tandasnya. Dia menutup dengan penegasan bahwa hilirisasi harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan kawasan industri peternakan sapi perah di Kalimantan Tengah.
Tanpa itu, seluruh potensi yang ada hanya akan menjadi peluang yang terbuang. “Intinya, hilirisasi itu wajib. Kalau semua proses terintegrasi, hasilnya bukan hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga memberikan keuntungan ekonomi besar bagi daerah,” pungkas Bambang.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post