PALANGKA RAYA – Ratusan guru dari Forum Koordinasi Guru Bersertifikasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendatangi DPRD Kalteng untuk menggelar aksi massa untuk menuntut pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Tuntutan tersebut yakni berkenaan dengan belum adanya pembayaran TKD dimulai dari bulan Januari hingga Agustus 2022 dengan besaran tunjangan sebesar RP1.550.000.
Dalam tuntutan massa, meminta kepala dinas di copot, sebab dinilai tidak lagi mampu untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru.
Koordinator aksi, Siska yang saat ini sudah mengajar puluhan tahun di salah satu SMK di Palangka Raya ini juga mengatakan, akibat penghapusan TKD ini sangat berdampak bagi ekonomi para guru di tengah naiknya harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi saat ini.
Pihaknya berharap agar pemerintah segera melakukan pembayaran TKD yang sudah tertunda sejak delapan bulan ini.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III membidangi pendidikan dan kesehatan DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mengatakan aspirasi kaum guru ini akan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap agar aspirasi kaum guru ini diperhatikan oleh pemerintah. Aspirasi ini akan diteruskan ke pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.
(Liv/matakalteng.com)
Discussion about this post