BUNTOK – Jajaran DPRD Barito Selatan (Barsel) mengatakan, sebagai aparatur yang memegang suatu jabatan, baik itu kepala dinas, kepala badan hingga kepala kantor yang ada di lingkungan Pemkab Barsel, pastinya harus siap untuk menerima krtitikan yang pedas dari masyarakat maupun dari lembaga-lembaga yang fungsinya sebagai kontrol.
Wakil Ketua I DPRD Barsel Hj. Nyimas Artika Jumat 5 Juli 2024 mengatakan, di era globalisasi saat ini tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi, khususnya terhadap kinerja dari apara aparatur sebagai penggerak roda pembangunan, terutama di Lingkup Pemkab Barsel.
“Sebab kalau ada yang ditutup-tutupi, maka hal itu akan dapat menyebabkan suatu pertanyaan di tengah masyarakat yang nantinya akan menjadi penilaian buruk,” katanya.
Ketua Fraksi Golkar itu mengatakan, dengan tidak ditutup-tutupinya apa yang menyangkut kinerja aparatur dalam menjalankan program kerjanya terhadap kemajuan Barsel dari tahun ke tahun, tentunya akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Barsel memang betul-betul menjalankan tugasnya.
Terkait ekspose,kata dia, tentunya sangat perlu bagi kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilingkup Pemkab Barsel. Ekspose, kata dia lagi, sudah tentu melalui media masa yang merupakan fungsi kontrol dari kinerja aparatur pemerintah itu sendiri.
Itu dimaksudkan, kata dia, supaya diketahui secara jelas, sejauh mana fungsi dan tugas utama dari SOPD dalam menjalankan semua program kerjanya, terkait kemajuan pembangunan di Kabupaten Barsel di tahun 2024 ini.
Nyimas menyarankan, agar pemerintah daerah Barsel maksimal dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja PNS selaku aparatur pemerintah di tahun 2024, terutama dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apabila ada SOPD yang tidak mencapai target PAD, dapat kiranya ada sangsi tegas,”pintanya.
Penting untuk diketahui, kata legislator dari parpol berlambang pohon beringin itu, bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) adalah perlunya penanganan yang cepat oleh pejabat struktural.
Khususnya pejabat eselon II, III dan IV, harus mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab akan keberhasilan tugasnya,”harapnya.
Setiap pejabat struktural, lanjut wakil rakyat dapil III Barsel itu, harus mempunyai tanggungjawab pada subyek sesuai tugas pokok dan fungsinya, termasuk respon kepekaan terhadap perkembangannya yang terjadi dalam lingkup tugas.
Penugasan bekerja, kata dia, tidak semata-mata yang hanya dapat dalam perintah atasan, akan tetapi segala improvisasi dan perkembangannya harus di ikuti dengan kepekaan.
“Demikian pula respon dan feed back masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan, sehingga perlu secara terus menerus di ikuti perkembangannya dengan arif dan sabar kita meresponnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa baik dan buruknya pelayanan kepada masyarakat tergantung dari pelayanan PNS khususnya para eselon II, III dan IV.
“Oleh karena itu diharapkan dengan telah di bekali dengan diklat serta pelatihan-pelatihan yang sering kali dilaksanakan, maka pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi di tahun 2024 ini,”pintanya.
(co/matakalteng)
Discussion about this post