BUNTOK – Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, untuk lebih maksimal mengawasi program corporate social responsibilities (CSR) perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di daerah ini.
Hal ini menurutnya perlu dilakukan, mengingat sampai sejauh ini, masih banyak PBS yang enggan menyalurkan maupun merealisasikan program CSR itu sendiri untuk daerah maupun warga desa sekitar operasionalnya yang merupakan desa binaan perusahaan dimaksud.
“Karena program kepedulian ini, faktanya masih banyak perusahan yang minim menyalurkan CSR kepada warga sekitar. Padahal hadirnya perusahaan di barsel ini diharapkan bisa ikut membantu mensejahterakan masyarakat melalui program tersebut,” ungkapnya Senin, 25 Maret 2024.
Bukan tanpa alasan, Legislator PDIP ini menyebutkan, fakta demikian beriringan dengan masih tingginya keluhan masyarakat berkaitan dengan masih minimnya realisasi CSR perusahaan baik itu pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan PBS lainnya.
“Tentunya dengan dasar itu, pemerintah daerah kita bisa menegakkan aturan melalui kebijakan teknis agar aturan tersebut benar-benar di indahkan oleh setiap perusahaan besar yang beroperasi diwilayah barsel,” katanya.
Di sisi lain sebagai kepanjangan tangan rakyat, pemerintah daerah melalui Tim CSR melakukan evaluasi, sehingga dapat mengetahui perusahana mana saja yang masih minim berkontribusi terhadap realisasi program CSR kepada masyarakat selama ini.
“Artinya CSR perusahaan ini merupakan komitmen penting yang harus dan wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang masih beroperasi, terutama tanggungjawab sosial mereka kepada masyarakat desa binaannya itu dulu yang harus di evaluasi,” tutupnya.
(co/matakalteng)
Discussion about this post