PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengan, Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan beserta jajaran melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya pada Kamis 7 Mei 2026 malam.
Pemantauan dilakukan di antaranya di SPBU Jalan Soekarno bersama Kapolda Kalteng guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan kondisi tetap terkendali di tengah meningkatnya antrean kendaraan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap lancar, aman, dan nyaman. Kalau melihat masyarakat dalam kondisi baik seperti ini, tentu kami sebagai pimpinan juga merasa bahagia,” ujar Agustiar, kepada awak media. Menurutnya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina dan memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman.
Bahkan Gubernur membeberkan, kuota BBM untuk Kota Palangka Raya telah mendapat tambahan. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan dipastikan tidak ada masalah. Kebetulan kuota BBM kita juga sudah ditambah,” katanya.
Agustiar menjelaskan, penambahan kuota dilakukan sebagai langkah antisipasi agar antrean panjang tidak terus terjadi di SPBU. “Biasanya kuota kita sekitar 180 kiloliter, sekarang ditambah menjadi 200 kiloliter. Ini salah satu langkah untuk mengurai antrean agar tidak kembali terulang,” ungkapnya.
Selain melakukan pemantauan distribusi, pemerintah daerah bersama kepolisian juga mengawasi kemungkinan adanya aktivitas penimbunan maupun pelangsiran BBM subsidi dan nonsubsidi. “Kami bersama pihak kepolisian memantau kemungkinan adanya penimbunan maupun pelangsir yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Terkait dugaan penimbunan BBM yang sebelumnya ditemukan di Jalan S Parman dan Jalan Kapuas, Agustiar menegaskan penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Tentunya kita serahkan ke APH ya, Kalau memang ditemukan pelanggaran, termasuk ada SPBU yang terlibat penimbunan, tentu pemerintah daerah akan tindak lanjuti sesuai kewenangan kami ya.” Katanya
“Kalau memang perlu ditutup agar tidak menghambat masyarakat Kalimantan Tengah, tentu akan dilakukan tindakan tegas,” lanjutannya. Dalam pemantauan tersebut, Agustiar juga menyoroti adanya laporan kendaraan yang dibatasi pembeliannya.
“Tadi ada travel yang mau ke Tumbang Anoi membeli dibatasi Rp300 ribu. Saya bilang jangan seperti itu, harus dipenuhi,” katanya. Dia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan distribusi BBM.
“Kita perlu membangun kolaborasi dan bersinergi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala daerah nanti juga akan kita kumpulkan bersama jajaran kabupaten dan kota,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post