Wagub Edy Pratowo Hadiri Acara Penguatan Sinergi Pemda Kalteng dan BPK RI

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri acara Peningkatan Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah Daerah se Kalteng dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya pada Kamis 10 April 2025 malam.

Acara ramah tamah ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dengan tujuan mempererat kolaborasi seluruh elemen guna mewujudkan Kalteng yang semakin berkah, maju, dan sejahtera. Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada M. Ali Asyhar atas kontribusinya selama menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalteng. 

Dia juga menyampaikan selamat bertugas kepada penggantinya, Dodik Achmad Akbar. “Selamat bertugas kepada Ketua BPK Perwakilan Kalteng yang baru, semoga bisa seperti Pak Ali,” ujarnya. Edy juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama masa kepemimpinannya bersama Gubernur sebelumnya. Ia berharap, sinergi antara Pemda dan BPK terus terjalin kuat demi pembangunan daerah yang lebih baik.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa efisiensi kini menjadi prioritas nasional dan kepala daerah harus mampu menyesuaikan. “Efisiensi jangan sampai mengganggu sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” tegas Fathan.

Dia juga mendorong Pemda untuk mendesain model anggaran yang efektif dan efisien serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Fathan, Kalteng memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga perputaran ekonomi lokal.

“Kalteng masih defisit dalam arus perdagangan dengan Kalsel. Uang banyak mengalir ke luar meski produksi ada di sini,” ujarnya. Ia mendorong BPK Kalteng untuk bersinergi dengan BI dan OJK dalam menyusun strategi peningkatan ekonomi daerah. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara BPK dan Pemda dalam mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(vi/matakalteng)