PULANG PISAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau menghentikan penuntutan dalam perkara penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka Ardiansyah dan Herman. Penghentian penuntutan itu berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 28 Maret 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr.Priyambudi,SH., MH mengatakan bahwa Restorative Justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang mengutamakan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya dengan memulihkan kerugian yang dialami korban atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa pidana.
Ini merupakan amanat Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 15 tahun 2020 yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi keadilan di masyarakat. “Penerapan Restorative justice ini telah melalui serangkaian proses dan syarat yang telah ditentukan, salah satunya adanya perdamaian antara para tersangka dan korban, serta para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,” ucap Priyambudi, Rabu 6 April 2022.
Selain itu, penghentian penuntutan melalui mekanisme Restorative justice ini juga telah mendapat persetujuan Kejaksaan Agung R.I yang disampaikan melalui ekspose perkara secara virtual bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, perkara ini dihentikan penuntutannya tanpa harus melalui proses persidangan.
Perkara penggelapan dalam jabatan sebagaimana pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP an. tersangka ARDIANSYAH Alias AGAU Bin ISA dan HERMAN FELANI Bin RUMANSYAH terjadi hari jumat tanggal 21 Januari 2022 di perkebunan kelapa sawit PT. Menteng Kencana Mas (MKM), Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau.
Kedua tersangka merupakan karyawan yang bertugas untuk menjaga alat berat beserta isinya termasuk bahan bakar solar milik PT. MKM. Namun kedua tersangka justru mengambil BBM tersebut sebanyak 40 liter untuk dijual dengan harga Rp400.000. Namun belum sempat seluruhnya terjual para tersangka langsung diamankan oleh pihak yang berwajib.
Dalam proses penanganan perkaranya ternyata PT. MKM sebagai korban menyatakan memaafkan perbuatan para tersangka. PT. MKM memaafkan karena ternyata motivasi para tersangka menjual BBM tersebut adalah untuk pengobatan orangtua serta untuk membeli susu anaknya yang masih kecil, sehingga terjadilah perdamaian di antara kedua pihak.
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip penting dalam penerapan Restorative Justice.
“Saya berharap, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dapat menghadirkan keadilan substantif bagi korban, masyarakat, maupun pelaku dengan memulihkan kerugian yang dialami korban atau mengembalikan kepada keadaan semula dengan memperhatikan kearifan lokal dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat yang ada di Bumi Handep Hapakat,”tutupnya.
(and/matakalteng.com)
Discussion about this post