KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengusulkan kepada pemerintah pusat sebanyak kurang lebih Rp7 miliar untuk masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Bupati Seruyan Yulhaidir mengungkapkan, anggaran yang sudah digelontorkan oleh Pemkab Seruyan untuk layananan BPJS kesehatan gratis bagi lapisan masyarakat setempat yang dimulai sejak tahun 2019 silam adalah masing-masing Rp8 miliar.
“Lalu kemudian pada tahun 2020 itu kami anggarkan Rp16 miliar, 2021 itu Rp18 miliar dan pada tahun 2022 ini kami anggarkan lagi Rp16 miliar,” katanya di Kuala Pembuang, Sabtu 12 Februari 2022.
Ia menjelaskan alasan mengapa jumlah anggaran yang digelontorkan untuk BPJS kesehatan ini turun dari tahun sebelumnya sementara angka mengalami penambahan. “Kalkulasi angkanya ada pada kisaran Rp20 miliar. Berarti kekurangan dari angka Rp16 miliar menuju Rp20 miliar itu sekitar Rp4 miliar,” ujarnya.
Terkait hal itu, pihaknya telah memerintahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) setempat serta aparatur kepala desa (kades) untuk melakukan musyawarah khusus desa dan mengusulkan warga-warga yang tidak mampu untuk dimasukan dalam program PBI-JK tersebut.
“Kalau yang kami usulkan yakni sebesar Rp7 miliar tersebut bisa masuk dan diterima oleh pemerintah pusat dalam program itu dengan peserta kalau tidak salah 19 ribuan orang, maka akan mengurangi beban APBD Seruyan kurang lebih Rp7 miliar. Berarti kalau misalkan kita perlu anggaran Rp20 miliar untuk program BPJS kesehatan itu, kemudian dengan adanya bantuan Rp7 miliar, maka kita hanya perlu mengeluarkan sebesar Rp13 miliar saja lagi dari APBD. Kalaupun ini tidak terlaksana, maka kekurangannya akan kita tambah di APBD perubahan,” jelasnya.
(ald/matakalteng.com)
Discussion about this post