PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD RSUD dan UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Menurutnya, penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di sektor kesehatan. Melalui sistem ini, rumah sakit dan puskesmas diberi fleksibilitas untuk beroperasi secara lebih efisien, responsif, dan profesional.
“Namun fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan akuntabilitas kinerja. Diperlukan pedoman evaluasi kinerja BLUD yang terukur, objektif, dan menjadi dasar pembinaan serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Arbert, Kamis, 23 Oktober 2025.
Dia menambahkan, memasuki tahun anggaran 2026, tantangan baru akan muncul seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional. Kondisi tersebut menuntut BLUD untuk lebih mandiri, inovatif, serta mampu mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa mengurangi keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
“Keterbatasan dukungan APBD, efisiensi operasional, dan mutu layanan di tengah keterbatasan SDM harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memastikan efisiensi tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan,” jelasnya.
Meski demikian, dia menilai BLUD memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama melalui fleksibilitas keuangan, peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta inovasi layanan berbasis teknologi digital.
“Dengan mengelola tantangan dan potensi secara seimbang, saya yakin BLUD baik RSUD maupun Puskesmas dapat menjadi lokomotif pelayanan publik yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang telah memprakarsai kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkaya pengetahuan sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kota Palangka Raya.
“Evaluasi kinerja bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi harus menjadi instrumen manajemen yang mendorong perbaikan berkelanjutan,” pungkasnya.
(rzl/matakalteng)
Discussion about this post