SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan memetakan kembali keberadaan sekolah dasar (SD) yang mengalami kekurangan peserta didik di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dilakukan menyusul fenomena sebagian masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah milik perusahaan besar swasta (PBS), yang umumnya menyediakan pendidikan tanpa biaya bagi anak-anak di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Umar Kaderi, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dievaluasi pemerintah daerah. Terlebih, terdapat sekolah yang tidak lagi mendapatkan peserta didik baru.
“Kita akan evaluasi dan petakan SD-SD mana saja yang memang mengalami kekurangan murid,” kata Umar, Senin 27 Juli 2026.
Menurutnya, keberadaan sekolah yang dikelola PBS menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat. Selain bebas biaya, sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki fasilitas serta tenaga pendidik yang cukup mendukung proses pembelajaran.
“Setiap PBS biasanya memiliki sekolah, baik tingkat SD, SMP, bahkan ada yang sampai SMA. Karena gratis, kemudian kualitas tenaga pendidik dan pendidikannya juga bagus, masyarakat akhirnya memilih sekolah yang ada di PBS,” jelasnya.
Fenomena tersebut menyebabkan sejumlah sekolah yang dikelola pemerintah daerah mengalami penurunan jumlah peserta didik. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, pemerintah perlu mengambil langkah penataan agar layanan pendidikan tetap efektif dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Umar menyebut, sekolah yang sudah tidak memiliki murid nantinya akan dikaji lebih lanjut. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah mengalihkan siswa ke sekolah terdekat.
“Kalau memang ada SD yang sudah tidak memiliki siswa, tentu akan kita evaluasi. Siswa bisa dialihkan ke sekolah terdekat, khususnya apabila memang terdapat sekolah lain yang masih mampu menampung,” ujarnya.
Bahkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan melakukan penataan terhadap sekolah yang sudah tidak lagi memiliki peserta didik. Kebijakan tersebut dinilai perlu dipertimbangkan untuk mengurangi beban biaya operasional.
Namun demikian, Umar menegaskan persoalan tersebut tidak semata-mata dilihat dari jumlah siswa. Pemerintah juga akan mengevaluasi kualitas layanan pendidikan, kondisi fasilitas sekolah, serta kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik.
“Kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik dan layak bagi masyarakat. Karena itu, bukan hanya sekolahnya yang kita evaluasi, tetapi juga guru dan fasilitas pendidikannya,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan pendidikan tersebut menjadi salah satu bahan yang akan ditindaklanjuti pemerintah daerah setelah menerima hasil reses anggota DPRD Kotim dari lima daerah pemilihan.
Menurut Umar, reses merupakan sarana penting untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah melalui anggota DPRD. Berbagai aspirasi yang disampaikan mencakup kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor pembangunan lainnya.
Hasil reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan diselaraskan dengan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Reses merupakan media komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi kami untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post