SAMPIT – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Marjuki mengungkapkan terjadi penurunan signifikan volume sampah harian yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dari sebelumnya sekitar 98,5 ton menjadi sekitar 77 ton per hari, sebagai indikator awal efektivitas pembenahan sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut.
“Dulu kalau dihitung untuk dua kecamatan yaitu Baamang dan Mentawa Baru Ketapang saja itu sekitar 98,5 ton sampah per hari, sekarang paling maksimal di 77 ton dan cenderung menurun karena terus kita tekan melalui berbagai upaya,” ujar Marjuki, Rabu 22 April 2026.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut tidak lepas dari perubahan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan sejak adanya evaluasi nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap TPA di seluruh Indonesia.
Pada 2025 tercatat sekitar 250 daerah dievaluasi, kemudian bertambah 173 TPA pada 2026 yang dinilai bermasalah karena masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.
Kotim sendiri termasuk daerah yang terdampak evaluasi tersebut sejak 23 April 2025. Pemerintah daerah kemudian bergerak cepat melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penataan kawasan TPA hingga perubahan metode pengelolaan.
“Tidak dibolehkan lagi pembuangan terbuka. Kita langsung ambil langkah, mulai dari pemetaan, penataan jalan, hingga pengaturan ulang sistem pembuangan. Bahkan dalam waktu satu minggu kita sudah mulai bergerak aktif,” jelasnya.
Menurut Marjuki, saat ini pengelolaan sampah di TPA telah beralih ke sistem controlled landfill, yaitu metode penimbunan sampah yang dilakukan secara berlapis dan ditutup secara berkala untuk mencegah pencemaran lingkungan.
“Sekarang sampah maksimal tujuh hari harus sudah ditutup, bahkan bisa dua sampai tiga hari tergantung kondisi. Jadi tidak ada lagi sampah yang dibiarkan terbuka,” tegasnya.
Dalam proses pembenahan, DLH secara rutin melaporkan progres kepada pemerintah pusat melalui sistem pemantauan khusus, bahkan menggunakan teknologi drone untuk memastikan perubahan di lapangan dapat terpantau secara detail.
“Setiap ada progres kita laporkan, bahkan bisa setiap tiga hari. Semua itu dipantau, termasuk kondisi jalan, sistem drainase, hingga penutupan sampah,” ungkapnya.
Upaya tersebut juga didukung lintas sektor, termasuk Dinas PUPR dan pihak lainnya yang membantu penyediaan alat berat. Penanganan sampah bahkan ditetapkan sebagai prioritas daerah mengingat dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Meski terjadi penurunan volume, Marjuki menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Peran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya sangat menentukan keberhasilan sistem yang telah dibangun.
“Sampah ini bukan hanya urusan pemerintah daerah. Dari rumah tangga seharusnya sudah ada pemilahan, minimal organik, non-organik, dan limbah berbahaya. Kalau itu dilakukan, yang dibuang ke depo akan jauh lebih sedikit,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada kondisi depo yang penuh, tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap kebiasaan membuang sampah sembarangan.
“Jangan hanya depo penuh yang diviralkan, tapi yang buang sampah sembarangan dibiarkan. Ini harus jadi kesadaran bersama,” tegasnya.
Saat ini, pengangkutan sampah dari depo di wilayah perkotaan seperti Baamang dan Mentawa Baru Ketapang berkisar antara 14 hingga 22 rit per hari, jauh lebih terkontrol dibanding sebelumnya yang kerap mengalami penumpukan bahkan tidak terangkut.
Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dari sisi anggaran. Saat ini alokasi pengelolaan sampah di Kotim masih sekitar 0,1 persen dari APBD atau sekitar Rp4,3 miliar, jauh di bawah rekomendasi nasional yang idealnya mencapai minimal 3 persen.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita tetap berupaya maksimal. Tapi ke depan perlu dukungan lebih agar pengelolaan sampah bisa berkelanjutan,” katanya.
Marjuki berharap, dengan perubahan sistem dan peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah di Kotim dapat semakin baik ke depan, serta mampu mencegah kembali terjadinya penumpukan yang berdampak pada lingkungan.
“Harapan kita ke depan sampah bisa semakin berkurang dan tidak ada lagi penumpukan. Tapi kuncinya tetap di kesadaran masyarakat,” tandasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post