SAMPIT – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Yephi Hartady Periyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendorong perusahaan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan sawit untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska).
Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi protein hewani sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di sekitar perkebunan.
“Memang ada arahan dari pemerintah provinsi, di mana pemerintah provinsi sudah melakukan MoU dengan Kementerian Pertanian, khususnya dengan dua Dirjen yaitu perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan. Dari situ provinsi meminta agar ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah di tingkat kabupaten dengan membuat MoU bersama PBS, karena wilayah ini merupakan sentra yang potensial untuk mengembangkan program tersebut,” ujar Yephi Hartady Periyanto, Jumat 10 April 2026.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan integrasi sawit dan peternakan karena luasnya perkebunan kelapa sawit serta ketersediaan limbah tandan buah segar (TBS) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha peternakan.
Oleh sebab itu, kemitraan antara perusahaan dan masyarakat melalui program Siska dinilai sangat strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia menjelaskan, momentum pengembangan program ini juga sejalan dengan pembahasan terkait realisasi kewajiban plasma sebesar 20 persen oleh perusahaan perkebunan. Namun demikian, pihaknya menilai konsep kebun untuk masyarakat sekitar (PKPMS) memiliki cakupan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar pembagian plasma.
“Kalau plasma konsepnya lebih kepada pembagian jatah kebun saja. Sementara PKPMS jauh lebih luas, karena bisa membuka sentra produksi baru, ekonomi kreatif, hingga kelompok usaha kemitraan yang tidak terbatas hanya pada penanaman kelapa sawit,” jelasnya.
Yephi menambahkan, bagi Kabupaten Kotim yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah, kebutuhan terhadap komoditas pangan khususnya protein hewani juga cukup tinggi. Oleh karena itu, program Siska dinilai dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan protein dari produksi lokal.
“Harapannya melalui program Siska ini pemenuhan komoditas protein dari lokal bisa kita penuhi. Ini penting agar kita tidak selalu bergantung pada pasokan dari luar daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya sejumlah perusahaan perkebunan telah menjalankan program serupa sejak lama melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Namun selama ini pemantauan dari pemerintah daerah, khususnya di bidang peternakan, masih belum optimal karena laporan perusahaan lebih banyak masuk ke bidang perkebunan.
“Selama ini PBS memang melaporkan perkembangan CSR atau kegiatan kemitraan mereka, tetapi lebih banyak ke bidang perkebunan. Padahal jika laporan itu juga masuk ke bidang peternakan, kami bisa menyusun strategi pengembangan program yang lebih terarah, terutama yang mendukung swasembada protein,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat memilih dua pola, yakni mengembangkan usaha peternakan secara mandiri atau membangun kemitraan dengan masyarakat. Kedua pola tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat produksi pangan daerah.
“Perusahaan bisa saja menjalankan usaha peternakan sendiri, tetapi di sisi lain PKPMS juga bisa berjalan melalui kemitraan dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya menerima plasma kebun, tetapi bisa mendapatkan bantuan ternak yang dikelola oleh koperasi atau kelompok tani,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan hanya membagikan lahan plasma, karena masyarakat juga didorong untuk memiliki usaha mandiri yang berkelanjutan.
“Selama ini banyak masyarakat hanya ingin mendapatkan plasma. Ke depan kita ingin mendorong agar masyarakat bisa memiliki usaha sendiri, khususnya di bidang peternakan,” tambahnya.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya harga komoditas protein adalah keterbatasan pasokan lokal.
“Kalau kita memiliki stok yang cukup, seharusnya kita bisa mengendalikan harga di pasar. Contohnya harga beras saat ini sudah relatif stabil karena produksi kita juga meningkat,” ujarnya.
Berdasarkan data DPKP Kotim, luas perkebunan sawit di wilayah tersebut mencapai sekitar 400.000 hektare. Dari jumlah itu, terdapat 40 perusahaan perkebunan yang murni beroperasi di Kotim serta 16 perusahaan lainnya yang wilayah konsesinya berada di dua kabupaten, sehingga total mencapai 56 perusahaan.
Meski demikian, pihaknya tidak memasang target yang terlalu tinggi pada tahap awal pelaksanaan program Siska. Ia berharap setidaknya sekitar 20 perusahaan dapat menjalankan program tersebut pada tahun pertama.
“Kalau dari 56 PBS itu kita bisa mengkondisikan sekitar 20 perusahaan saja untuk mengaktifkan kemitraan Siska di tahun pertama, itu sudah luar biasa,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa beberapa perusahaan sebenarnya telah menjalankan integrasi sawit dan peternakan dengan skala yang beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ekor sapi.
Dalam program Siska sendiri, komoditas utama yang dikembangkan adalah sapi potong sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada protein nasional.
“Kalau Siska itu memang fokus pada sapi. Sedangkan program besarnya adalah swasembada protein, dan salah satu komoditas utamanya adalah daging sapi,” jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat, Yephi berharap program integrasi sawit dan peternakan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Intinya PKPMS itu adalah bentuk tanggung jawab perusahaan sawit terhadap masyarakat di sekitar kebun. Salah satu bentuk nyatanya bisa melalui program Siska ini, sehingga masyarakat memiliki peluang usaha baru
di bidang peternakan,” pungkasnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post