SAMPIT – Keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sepanjang tahun 2025 tidak serta-merta menghambat pelaksanaan misi dan program prioritas kepala daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kotim memastikan pembangunan tetap berjalan dengan penajaman sasaran, khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan paling parah.
Kepala Baperrida Kotim, Alang Arianto, mengakui bahwa sepanjang 2025 pemerintah daerah beberapa kali melakukan kebijakan pengendalian dan penyesuaian anggaran. “Kalau keterbatasan karena kita berapa kali melakukan KCNC ya, ada berapa kali, dua kali melakukan. Tapi artinya dengan adanya program prioritas itu kita tetap memprioritaskan itu, artinya programnya tetap jalan, cuma mungkin dalam tanda kutip ya karena duitnya,” ujar Alang, Jumat 2 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah melakukan penajaman berbasis data, terutama data kemiskinan. Baperrida menggunakan pendekatan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 4, untuk menentukan kelompok masyarakat yang harus lebih dahulu mendapatkan intervensi kebijakan.
“Kita mengambil data kemiskinan dari desil 1, desil 2, sampai desil 4, mungkin yang kita anggap cukup parah. Tingkat kemiskinan, tingkat kedalamannya yang cukup parah,” katanya. Menurut Alang, kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang dalam menjadi prioritas utama karena jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan pemerintah daerah, kondisi mereka bisa semakin memburuk.
“Artinya ya ini kalau memang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah dengan kebijakannya, orang ini bisa lebih parah lagi tingkat kemiskinannya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Itulah tadi bahasanya prioritas yang harus kita jalankan,” tegasnya. Memasuki tahun 2026, Alang menyebut masih ada ketidakpastian terkait kemungkinan kebijakan efisiensi anggaran lanjutan dari pemerintah pusat. Namun, berdasarkan pola perencanaan yang telah disusun, ia optimistis program pembangunan daerah tetap dapat berjalan.
“Tahun 2026 ini, apa efisiensi lagi? Kita nggak tahu nih. Tapi kalau dari pola yang kita susun, artinya 2026 ini lancar aja. Dengan dikurangin TKD kita, artinya bisa jalan lah,” ujarnya. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa daerah tetap harus bersiap jika kembali terjadi penyesuaian atau pemotongan anggaran sebagai bagian dari kebijakan nasional.
“Kita kan mengikuti program pusat. Kalau nanti dipotong lagi efisiensi, nah ini yang harus kita berpikir lagi dari mana pendanaannya,” kata Alang. Dia memastikan, berdasarkan informasi awal dan perencanaan yang sudah dibuat, kondisi anggaran 2026 masih dalam kategori aman. “Kalau yang sudah sesuai informasi awal nih, sudah dibuat, sudah aman. Aman, di perencanaan kita aman, tetap jalan lah. Artinya meskipun terbatas kita masih bisa membangun,” ungkapnya.
Alang juga menyoroti peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu penopang utama pembangunan di tengah keterbatasan transfer. Ia menyebut capaian PAD Kotim sudah cukup baik. “Ini kan kita kena ada dari PAD ya, tinggal PAD ini kemarin berapa persen kan, artinya sudah 88 persen lah, artinya PAD kita terpenuhi,” jelasnya. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu realisasi dana bagi hasil (DBH), baik yang bersumber dari provinsi maupun dari pemerintah pusat.
“Tinggal kita menunggu dana DBH, baik dari provinsi, baik dari pusat, yang sisa-sisa,” pungkas Alang. Dengan kondisi tersebut, Baperrida Kotim menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan, meski dengan ruang fiskal yang terbatas, melalui perencanaan yang matang dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post