SAMPIT – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit bersama Bank Mandiri memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan sosial bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kegiatan dengan pihak perbankan pemberi KUR tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menko Bidang Ekonomi Nomor 1 Tahun 2022.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit, Dewi Maharani, memaparkan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha penerima fasilitas KUR.
“Peraturan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk perlindungan nyata bagi tenaga kerja dan pelaku usaha dari risiko kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Kami berharap kepatuhan perbankan dalam memastikan nasabah debitur KUR menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat,” ujar Dewi, Selasa 28 Oktober 2025.
Dalam kegiatan tersebut, pihak perbankan pemberi KUR menyatakan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi debitur KUR.
Komitmen ini terutama difokuskan pada upaya memastikan seluruh peserta terlindungi sejak awal pencairan hingga berakhirnya masa pinjaman.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit, Dwi Ari Wibowo, menegaskan harapannya agar tahun ini tidak ada lagi debitur KUR yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Seluruh iuran diharapkan dapat dibayarkan secara tertib hingga tenor pinjaman berakhir sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi dengan pihak bank menjadi kunci agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha di daerah,” ungkap Ari.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan perbankan penyalur KUR, khususnya Bank Mandiri di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit. Fokus utama kerja sama tersebut meliputi pengelolaan kepesertaan dan pelayanan klaim.
“Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja,” tutup Ari.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post