Sampaikan Rancangan KUA PPAS, Belanja Daerah Kotim 2026 Tembus Rp1,8 Triliun

SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menetapkan proyeksi belanja daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.808.949.619.200.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Kotim Halikinnor dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/7), sebagai bagian dari siklus penyusunan APBD sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Penyusunan KUA dan PPAS ini berpedoman pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah wajib menyampaikannya ke DPRD paling lambat minggu kedua Juli untuk dibahas dan disepakati bersama,” kata Halikinnor, Senin 14 Juli 2025.

Ia menjelaskan, asumsi kebijakan umum anggaran meliputi proyeksi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan. Total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,8 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp419,8 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,38 triliun. Seluruh belanja juga dirancang senilai Rp1,8 triliun dengan kondisi defisit nol rupiah.

“Perkiraan pembiayaan netto juga kami susun seimbang, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing sebesar Rp14,5 miliar. Dengan demikian tidak ada surplus atau defisit anggaran,” jelasnya.

Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan presiden terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa. Hal itu bisa berimplikasi terhadap penyesuaian APBD 2026 ketika regulasi tersebut telah resmi ditetapkan.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan dalam struktur APBD jika regulasi pusat sudah keluar. Tapi prinsip dasarnya tetap: optimalisasi sumber daya untuk pembangunan yang efisien dan akuntabel,” ujarnya.

Halikinnor juga menyoroti capaian ekonomi daerah dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 1,81 persen pada 2023 menjadi 4,00 persen di 2024. Inflasi turun dari 2,56 persen menjadi 1,18 persen.

Angka kemiskinan turun dari 5,69 persen ke 5,66 persen, dan pengangguran terbuka menurun dari 4,77 persen ke 4,63 persen. Sementara IPM naik dari 73,00 menjadi 74,47.

“Alhamdulillah capaian ekonomi kita menunjukkan arah yang baik. Ini hasil kerja keras bersama. Saya yakin kalau kita tetap bersatu, terus berikhtiar, dan tidak lupa berdoa, insya Allah kita akan mencapai kondisi yang lebih baik lagi,” ucapnya penuh optimisme.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip disiplin anggaran. Setiap pendapatan yang direncanakan harus realistis dan dapat dicapai, sedangkan pengeluaran harus didukung oleh ketersediaan dana. Kegiatan yang belum tersedia anggarannya tidak boleh dijalankan.

“Semua transaksi harus dicatat dalam APBD dan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Ini bagian dari upaya kita menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah,” tutup Halikinnor.

(dia/matakalteng)