SAMPIT – Angka kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai 26. 570 jiwa. Namun data tersebut perlu disinkronkan ulang dengan data di lapangan saat ini. Pasalnya, sejauh ini Pemkab Kotim terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan berbagai macam progam disetiap OPD.
“Kemarin kita dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada beberapa program kegiatan yang dianggarkan tahun 2023 belum optimal,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim, Alang Arianto, Kamis 25 Juli 2024.
Disampaikan, mengacu kepada keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022 – 2024 bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023.
Lanjutnya, kemiskinan ekstrem itu sendiri adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
Disebutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 bahwa kemiskinan ekstrem Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 1,79% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 8.290 jiwa dan tertinggi se kalimantan tengah.
Kemudian dalam penanggulangan, pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat terkait kinerja upaya dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Namun ada tahun itu juga Pemkab Kotim menerima laporan hasil evaluasi dari Perwakilan Bpkp Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan yang masih banyak kegiatan yang berpotensi tidak efektif dan menyentuh langsung dengan masyarakat.
“Nah kita mengkreskan dengan program kegiatan yang kita laksanakan, dari program yang apakah bisa menindaklanjuti hasil audit dari BPK. Salah satunya program bantuan yang produktif tidak hanya program yang mengurangi beban atau multipier effect,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan data kemiskinan di Kotim yang mencapai angka 26.570 jiwa dari 466 ribu jiwa penduduk Kotim itu perlu dilakukan kajian ulang dan disesuaikan dengan di lapangan. Pasalnya, sejauh ni Pemkab Kotim terus melakukan program penanggulangan kemiskinan, sekalipun sebagian sifatnya multiplier effect namun ada juga yang sifatnya produktif.
Selain itu, Kotim ini memiliki puluhan perusahaan besar swasta (BPS) yang mampu menampung ribuan pekerja.
Selain itu, tidak sedikit perantau atau orang luar daerah berbondong-bondong datang ke Kotim untuk mencari pekerjaan. Dikhawatirkan, mereka pendatang juga masuk dalam data tersebut.
“Karena tempat kita ini tempat orang cari kerja bahkan orang dari luar daerah juga cari kerja di sini. Disini, apakah data yang ada itu orang Kotim semua atau bisa jadi orang yang cari kerja di sini juga masuk. Makanya perlu dibedah lagi datanya sesuaikan dengan setiap desa dan kelurahan,” tutupnya.
(dev/matakalteng)
Discussion about this post