SAMPIT – Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Kominfo Kotawaringin Timur, Hendra Santoso membeberkan sejumlah kendala indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kotim sempat rendah khususnya pada tahun 2021 lalu yang hanya 1,66.
“Kebanyakan kendala indeks rendah itu regulasi atau payung hukumnya tidak ada, jadi tidak bisa asal SPBE di kabupaten jalan sendiri tetapi tidak ada perbup atau aturan lainnya. Jadi yang paling utama adalah payung hukumnya,” ujarnya, Sabtu 22 Juni 2024.
Kemudian lanjutnya, kedua masalahnya adalah audit, sampai sekarang jadi PR terbesar pemerintah Kotim misal layanan perizinan online, layananya ada tetapi ketika di audit benar atau tidak layanan ini dan datanya mudah bocor atau tidak, jika belum di audit maka nilainya masih rendah.
“Apalagi sekarang marak pencurian data online, publik akan malas menggunakannya,” debutnya. Hendra juga menyebutkan, saat ini pemerintah Kotim bekerjasama dengan Digitama untuk membuat desain sistem SPBE di Kotim,
“Digitama membantu penyusunan dalam sistem arisetekturnya, karena kita sendiri tidak mampu menyusun sendiri. Kita bisa membuat penyusunan dokumen survei, tetapi untuk pengolahan analisis data itu mereka,”ungkapnya.
Untuk tahun 2024 menurutnya, target pemerintah tidak berani menargetkan indeks SPBE terlalu tinggi, tetapi yang jelas diharapkan bisa masuk manajemen resiko, karena pada 2023 hal itu belum masuk dalam penilaian.
“Kita selesai mengerjakan manajemen resiko pada bulan Oktober 2023, sementara penilaiannya Agustus 2023. Harapan kita dengan beberapa perbaikan di sistem bisa naik sedikit. Meski tidak signifikan namun kita lebih memantapkan dari sisi yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terlebih dahulu, kalau indeks kita nomor dua,”ujarnya.
Untuk penilaian indeks tambahnya, biasanya pertengahan tahun sudah mulai dilakukan, namun indeks penilaian akhir keluar di Desember, tetapi sudah bisa dilihat untuk penilaian mandirinya. Namun biasanya tidak signifikan menggambarkan dari penilaian oleh Kemenpan, karena penilaian mandiri biasanya lebih tinggi.
“Nanti Kemenpan yang akan menentukan ini sebenarnya harus diperbaiki atau dievaluasi dan indeksnya sebenarnya tidak riil. SPBE ini lingkungannya kabupaten, namun dilaksanakan oleh semua OPD. Dan setiap OPD nantinya akan menggambarkan sistem elektronik masing-masing, termasuk juga di kecamatan,” tutupnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post