PANGKALAN BUN – Inspektorat Daerah kabupaten dan kota berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan berpartisipasi dalam kegiatan Telaahan Sejawat yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa 5 November 2024.
Workshop yang digelar secara daring melalui Google Meet, bertujuan memperkuat kompetensi pengawas internal pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengawasan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui Workshop Telaahan Sejawat ini, kami berharap kita semua dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi,” ujar auditor BPKP Damargo Hadiono.
Menurutnya workshop yang digelar fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kegiatan ini, Inspektorat mendapatkan pendampingan dari BPKP untuk mengevaluasi sistem pengawasan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menerapkan praktik terbaik dalam pengendalian internal.
Auditor BPKP Rizka Yudistira F menjelaskan ada tiga komponen penting dalam diskusi penilaian standar, yaitu daftar pertanyaan penilaian kesesuaian dengan standar, rekapitulasi hasil penilaian standar rinci, dan simpulan hasil penilaian tingkat kesesuaian dengan standar.
Inspektur Kotawaringin Barat, Isno Pandowo, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang dilaksnakan sebagai sarana meningkatkan profesionalisme dan kapasitas kelembagaan Inspektorat.
“Telaahan sejawat oleh BPKP ini menjadi langkah penting bagi kami untuk memperbaiki mekanisme pengawasan di pemerintahan daerah. Kami memperoleh masukan berharga yang dapat langsung diimplementasikan untuk memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko dalam penggunaan anggaran publik,”tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut diketahui mengenai isu-isu utama, seperti kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat mendapatkan rekomendasi dari BPKP mengenai area yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan peran pengawasan internal yang independen dan profesional.
“Workshop Telaahan Sejawat ini diharapkan berlanjut secara berkala sebagai bagian dari upaya BPKP dan Inspektorat daerah dalam meningkatkan kinerja pengawasan demi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat,” pungkasnya.
(ga/matakalteng)
Discussion about this post