PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program strategis pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam talkshow bertajuk “Sinergi Forkopimda Kalimantan Tengah” yang digelar di Palangka Raya, Minggu 24 Mei 2026 malam. Talkshow menghadirkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Pangdam Tambun Bungai Zainul Arifin, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan, serta Kabinda Kalteng Muhammad Nurwah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan efisiensi anggaran sebesar 34,71 persen bukan menjadi hambatan pembangunan, melainkan langkah untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, sejumlah pengeluaran yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, hingga kegiatan rapat di hotel dilakukan penyesuaian agar anggaran dapat difokuskan untuk kebutuhan masyarakat.
“Hasilnya program KHBS bisa diimplementasikan bahkan anggarannya masih surplus. Kami ingin memastikan anggaran benar-benar hadir di tengah harapan rakyat secara terukur, dari pedalaman hingga perkotaan,” ujar Agustiar. Ia menyebut berbagai program strategis daerah tetap berjalan, mulai dari Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), layanan kesehatan gratis berbasis KTP, hingga program pendidikan Satu Rumah Satu Sarjana.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Kalteng juga terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pemanfaatan teknologi smart board dan jaringan internet hingga wilayah pelosok. Selain itu, Agustiar mengungkapkan dirinya turut menghibahkan lahan pribadi seluas 20 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan menegaskan kesiapan jajaran Polri dalam mengawal seluruh program pemerintah agar berjalan aman dan tepat sasaran. Salah satu dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengecekan kualitas dan keamanan makanan.
“Tugas kami memastikan situasi tetap kondusif sekaligus mengawal agar program berjalan tanpa penyimpangan. Untuk MBG, kami juga melakukan pengecekan standar keamanan makanan melalui Biddokkes,” katanya. Ia menyebut hingga saat ini Polri telah mendirikan 28 dapur umum di Kalimantan Tengah dan 16 di antaranya telah beroperasi, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dukungan terhadap program pembangunan daerah juga disampaikan Pangdam Tambun Bungai Zainul Arifin. Ia menyoroti keterlibatan TNI dalam pendataan penerima manfaat program pemerintah serta pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih yang ditargetkan mencapai 966 titik di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, meski kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi rawa menjadi tantangan tersendiri. “Asas utamanya adalah asas manfaat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah,” ujarnya.
Di sisi lain, Kabinda Kalteng Muhammad Nurwah menekankan pentingnya penguatan deteksi dini dan sinergi intelijen untuk menangkal penyebaran hoaks di era digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna mencegah munculnya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat maupun mendiskreditkan pelayanan pemerintah.
Menutup talkshow tersebut, seluruh jajaran Forkopimda sepakat bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah dan menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post