PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah. Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyampaikan Sustainable Developmnt Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan juga global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat secara berkesinambungan.
Edy juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Forkopimda, hingga lembaga teknis menjadi kunci agar berbagai program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sepanjang tahun 2025, berbagai upaya telah kita lakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kami meyakini langkah-langkah tersebut tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Perlu kerja bersama lintas sektor,” ujarnya, Rabu 3 Desember 2025.
Berdasarkan data BPS Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Maret 2025 berada di 5,19 persen atau 147.800 jiwa, turun dari 5,25 persen pada September 2024. Meski begitu, terdapat dinamika baru yang perlu diwaspadai.
Edy menyebut kemiskinan di wilayah perkotaan kini tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Namun sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka di kota menurun, sementara di desa meningkat.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk lebih menyerap tenaga kerjanya, agar dapat mengurangi potensi terjadinya migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari pedesaan ke perkotaan.” terangnya
Sementara itu, garis kemiskinan naik 4,83 persen menjadi Rp 654.660 per kapita per bulan. Kenaikan ini membuat pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin tinggi. Edy menegaskan pentingnya pembaruan data makro dan sektoral sebagai dasar penetapan kebijakan.
Tahun ini, Pemprov Kalteng juga tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2026. “Kami berharap masukan dari semua pihak agar dokumen tersebut menjadi acuan efektif dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan adanya penyesuaian daerah terhadap kebijakan baru pemerintah pusat, seperti Program Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, serta program lain yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, daerah diminta segera memperbarui data sosial ekonomi masyarakat dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) untuk memastikan ketepatan penerima manfaat. Edy juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang berhadapan dengan kondisi fiskal yang menantang akibat pemangkasan anggaran pusat.
“Kemarin kami bersama Gubernur dan jajaran melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian. Banyak hal yang perlu disinkronkan terutama terkait anggaran pusat yang mengalami pemangkasan dan efisiensi,” jelasnya. Meski begitu, beberapa sektor tetap harus menjadi prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan peningkatan pelayanan sosial.
“Koordinasi pusat–daerah menjadi sangat penting agar kebijakan yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tetap tepat sasaran,” tegasnya. Mengakhiri sambutannya, Edy mengajak seluruh pemangku kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Dua tahun terakhir ini merupakan masa yang sangat menantang. Tapi dengan perencanaan yang baik dan kerja sama yang solid, kita mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa seluruh pihak harus terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju dan sejahtera.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post