PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat implementasi dan pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Herson B. Aden saat menjadi narasumber dalam FGD bertema “Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Hotel Neo Palma.
Dalam paparannya, Herson menjelaskan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi yang menggerakkan rantai pasok pangan lokal. “Program Makan Bergizi Gratis memiliki dua dampak besar sekaligus: peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi daerah melalui perputaran rantai pasok pangan lokal,” tegasnya.
Dia menyebut kebutuhan harian sekolah terhadap bahan pangan mulai dari beras, telur, ayam, ikan, hingga sayuran telah membuka peluang usaha bagi petani, nelayan, UMKM pangan, hingga koperasi desa. Namun ia menekankan bahwa karakteristik geografis menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan MBG di Kalteng.
“Penduduk kita sedikit namun tersebar sangat luas. Banyak wilayah hanya bisa diakses melalui sungai atau jalan tanah. Kondisi ini membuat biaya logistik tinggi dan waktu distribusi panjang,” jelasnya. Keterbatasan jaringan komunikasi juga kerap menghambat pelaporan langsung dari sekolah maupun penyedia pangan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya: penguatan regulasi daerah dan penetapan MBG sebagai prioritas dalam RPJMD dan RKPD, koordinasi lintas OPD, pembentukan hub distribusi komoditas pada zona strategis, pemberdayaan koperasi desa dan BUMDes sebagai pemasok pangan.
Kemudian terhadap penggunaan moda transportasi khusus seperti perahu motor dan cold box, pemetaan digital aksesibilitas sekolah terpencil. “Kami optimis MBG bisa menjadi pengungkit ekonomi Kalteng melalui permintaan komoditas lokal yang stabil,” ujar Herson.
Dalam laporan yang dibacakan Kepala Koordinator BGN Kalteng, Elisa Agustino, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Enny Indarty menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang memberi efek ganda bagi pembangunan.
“Program ini memiliki potensi effect signifikan terhadap perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan permintaan produk lokal, dan memperkuat UMKM serta petani,” jelasnya. Dia juga menegaskan bahwa MBG menjadi bagian dari agenda Trisula Pembangunan Nasional 2019–2029: pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan SDM berkualitas.
BGN turut menyoroti berbagai tantangan MBG di wilayah kepulauan maupun daerah terpencil, seperti kendala distribusi bahan pokok, kerentanan gizi, terbatasnya kapasitas pengelolaan, keterjangkauan sasaran, serta akses masyarakat yang beragam. Karena itu, pemantauan dampak ekonomi MBG dilakukan melalui uji petik di empat provinsi, termasuk Kalimantan Tengah.
Enny juga menekankan pentingnya mitigasi risiko ketersediaan pangan, mengingat sebagian wilayah Kalteng tidak mudah ditanami beras, serta potensi kompetisi komoditas antara kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah. “Perlu peran aktif pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pangan, termasuk di wilayah 3T yang masih ada di Kalteng,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemrov, BGN dan Bappenas berharap umuskan mekanisme pemantauan yang lebih komprehensif agar dampak MBG terhadap perekonomian daerah dapat terukur secara jelas. “Perencanaan nasional kehilangan makna jika ketimpangan antardaerah dibiarkan. Memastikan setiap wilayah tumbuh bersama adalah kunci menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera,” demikian disampaikan dalam penutupan resmi BGN.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post