PALANGKA RAYA – Organisasi masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan menyatakan keprihatinan terkait tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam Kabinet Prabowo-Gibran.
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Dewan Adat Dayak (DAD) menilai bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan momentum strategis perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan untuk memperkuat peran bangsa Dayak dalam pembangunan nasional.
“Selama ini, kontribusi pajak yang diberikan oleh masyarakat Kalimantan termasuk putra-putri Dayak belum sejalan dengan keterwakilan mereka dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat nasional. Padahal, bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi,” ujar Mikael Pai, Pimpinan MADN, Jumat 18 Oktober 2024.
Ia menyebutkan masyarakat Dayak memberikan dukungan kuat pada pasangan Prabowo-Gibran pada pemilu lalu dengan memberikan 60 persen lebih suara. Karena itu, pembagian jatah posisi di pemerintahan seharusnya juga mengakomodir putra-putri Dayak secara adil dan merata.
Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra Dayak yang menjabat sebagai menteri. MADN dan seluruh masyarakat Dayak mengusulkan beberapa putra-putri terbaik Dayak untuk mengisi jabatan menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029, yaitu Dr. Drs. Marthin Billa, MM; Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M. Si; DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH; dan Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM.
Melalui pernyataan sikap ini, MADN dan seluruh masyarakat Dayak berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, terutama masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Harapannya, tokoh-tokoh Dayak dapat lebih terlibat dalam pemerintahan dan memperkuat peran bangsa Dayak dalam pembangunan nasional.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post