PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih pendapatan signifikan sebesar USD 5 juta atau sekitar Rp 76 miliar dari pengelolaan emisi karbon melalui program REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation plus Conservation) pada tahun 2023. Prestasi ini menempatkan Kalteng sebagai provinsi dengan pendapatan tertinggi di Indonesia dalam hal ini, sejajar dengan Papua.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dengan bangga mengumumkan bahwa dana tersebut berasal dari Bank Dunia dan mencerminkan pencapaian besar dalam upaya pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. “Ini adalah kebanggaan bersama bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Pendapatan ini menegaskan komitmen kita untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya, Kamis 4 Juli 2024.
Edy Pratowo juga menyatakan bahwa penggunaan dana karbon tersebut akan mengikuti ketentuan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Kami masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana karbon ini,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Fahrizal Fitri, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Hubungan Antara Lembaga Pusat dan Daerah, memastikan bahwa Kalteng telah menerima dana karbon sebesar USD 5 juta atau sekitar Rp 76 miliar. Dia menegaskan pentingnya menyusun perencanaan penggunaan dana ini sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk mendukung upaya pelestarian alam di provinsi tersebut.
“Dana ini akan digunakan untuk memperkuat konservasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah,” jelas Fahrizal Fitri.
Keberhasilan Kalteng dalam mendapatkan dana karbon ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim secara global.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post