PALANGKA RAYA – Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2023 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Kamis (28/3).
Pada acara yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng tersebut, Wagub mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan berharap laporan keuangan yang telah disajikan bebas dari kesalahan sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2023.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 untuk masing-masing entitas pelaporan, telah menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas beberapa permasalahan yang harus kami tindaklanjuti,” ucap Wagub.
Wagub Edy Pratowo juga memaparkan total anggaran pada masing-masing entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng pada Tahun 2023. Jumlah pendapatan sebesar Rp 6,6 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 6,7 triliun lebih; Anggaran Belanja sebesar Rp 7,3 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 6,3 triliun lebih, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 709 miliar.
Di samping itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng, M. Ali Asyhar menekankan pentingnya Opini WTP untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat. Dia juga mengharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam angka Gini Ratio, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta indeks pembangunan manusia (IPM).
“Tergambarkan melalui pencapaian-pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain semakin menurunnya angka Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan, serta semakin meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” paparnya.
Dengan tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalteng yang transparan dan akuntabel, diharapkan masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan benar.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post