PALANGKA RAYA – Isu stunting masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah di semua jenjang. Hal ini pun tak terkecuali di Kalimantan Tengah (Kalteng), yang menunjukkan prevalensi stunting yang masih cukup tinggi. Menanggapi hal ini, Pemprov Kalteng melalui Bappedalitbang menggelar Rapat Koordinator Pemetaan (Mapping) Rencana Kerja dan Penandaan (Tagging) Anggaran Stunting Tahun 2024, Selasa, 6 Februari 2024.
Target nasional menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yang diharapkan prevalensi stunting sudah 0 (nol) di Indonesia. Namun, berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Kalimantan Tengah masih berada di angka 26,9%, turun 0,5 persen dari tahun 2021 yaitu 27,4%, dengan target pencapaian tahun 2024 sebesar 15,38%.
Wakil Gubernur Edy Pratowo selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Kepala Bappedalitbang Leonard S. Ampung dan Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden membuka rapat yang bertujuan untuk membahas pemetaan kegiatan dan penganggaran dalam rangka mendorong percepatan penurunan kasus stunting di Kalimantan Tengah.
“Dalam penanganan stunting penting adanya kolaborasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan masalah stunting ini serta mempertajam anggaran yang memadai,” tegasnya.
Wagub menambahkan, pemetaan kegiatan dan penganggaran menjadi hal mutlak yang harus dipersiapkan dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting. Dalam upaya mencapai target nasional menurunkan prevalensi stunting, peran serta semua pihak sangat diperlukan, terutama perangkat daerah, instansi, dan kabupaten/kota.
Diharapkan data aksi matrik dan indikator kinerja dari OPD dan Kabupaten/Kota dapat dipertajam dalam rapat ini, sehingga dapat difinalisasikan sebagai implementasi Data Rencana Aksi Matrik Daerah.
“Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan energi positif serta memacu semangat bagi semua pihak dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang sehat dan bebas stunting,” harapnya.
Semetara itu, Kepala Bappedalitbang, Leonard S Ampung, menjelaskan bahwa output yang diharapkan dari rapat tersebut adalah pemetaan dan penelusuran anggaran. Dalam rapat tersebut, diharapkan bisa diketahui berapa dana yang telah dikeluarkan oleh 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) koordinator bidang sasaran kerja TPPS di Provinsi termasuk di Kabupaten/Kota terkait percepatan penanganan stunting.
Hal ini menjadi penting untuk mengevaluasi anggaran yang sudah dikeluarkan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
“Pemetaan dan penelusuran anggaran juga akan membantu dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya, sehingga penanganan stunting dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif,” pungkasnya.
(vi/matakalteng)
Discussion about this post