PALANGKA RAYA – Pelantikan dua Penjabat bupati di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yaitu Barito Selatan dan Kotawaringin Barat yang sedianya dilakukan sore ini ditunda pelaksanaannya.
Pelantikan yang dilakukan di Kantor Gubernur Kalteng itu sempat diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan pengunjuk rasa dari Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D) yang menolak pelantikan tersebut.
Beberapa poin tuntutan tersebut yaitu, menolak Penjabat Bupati Kabupaten Barsel dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat hasil usulan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (droping gaya baru) yang bukan berasal dari putera daerah Kalteng, dan meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengganti Penjabat Bupati Kabupaten Barsel dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat, dimaksud dengan putera daerah sesuai usulan gubernur Kalteng, dengan mengutamakan kearifan lokal dengan rasa berkeadilan dan semangat otonomi daerah.
Untuk penetapan penjabat bupati / walikota di Kalteng yang akan datang, meminta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengakomodir dan mengusulkan calon penjabat bupati/ walikota dengan mengutamakan dia yang berasal putera daerah Kalteng.
Sekretaris Daerah Kalteng, Nuryakin, kepada wartawan menjelaskan, penundaan itu itu bersifat sementara.
“Apabila Gubernur menganggap kondisi kamtibmas dan situasi politik sudah aman, maka Pelantikan 2 penjabat bupati beserta Ketua TP PKK akan dilakukan pada kesempatan pertama,” tegasnya, Senin 22 Mei 2023.
Dijelaskan Sekda, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di Daerah patuh dan tunduk terhadap keputusan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Saat ini kata dia, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo sepakat akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan tokoh-tokoh adat, agama, pemuda untuk mendengarkan masukan.
Tak hanya itu, gubernur juga harus memperhatikan kearifan lokal karena ada riak-riak protes masyarakat Dayak, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung.
“Untuk mengisi kekosongan, maka Penjabat Bupati Barito Selatan ditunjuk Edy Purwanto (Sekretaris Daerah) dan untuk Kotawaringin Barat yaitu Juni Gultom (Plh. Sekretaris Daerah),” ujarnya.
Nuryakin juga menjelaskan, dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini Kalteng telah ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat Karhutla.
“Sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda agar bencana dapat diminimalisir,” pungkasnya.
(vi/matakakteng.com)
Discussion about this post