PALANGKA RAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian imbau kepala daerah tidak ragu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita satu perahu, mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada, APBD terutama, di samping mengaktifkan Satgas Pangan maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah masing-masing karena angka nasional merupakan penjumlahan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh semua daerah, semua harus bergerak bersama. Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Itulah tujuan kita untuk rapat mingguan kali ini,” ungkap Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah melalui kenferensi video, Senin 24 Oktober 2022.
Rapat koordinasi (rakor) di ikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung melalui konferensi video di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya.
Tito mengatakan bahwa inflasi merupakan salah satu isu global dan menjadi perhatian seluruh dunia, baik karena dampaknya, sisa dampak COVID-19, dan juga karena perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan gangguan terhadap rantai pasok energi dunia dan rantai pasok pangan dunia yang berimbas kepada situasi ekonomi dunia serta keadaan keuangan dunia.
“Banyak negara yang mengalami inflasi cukup tinggi. Inflasi ini artinya kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup rakyat menjadi tinggi,” ucap Tito.
Tito berharap para TNI, Kejaksaan, dan Kepolisian bisa memberikan arahan kepada jajarannya agar bisa satu perahu mengutamakan pendampingan Kepala Daerah agar tidak ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada terutama APBD, disamping mengaktifkan Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) masing-masing.
Saat diwawancarai usai rakor, Leonard menyatakan bahwa inflasi ini terjadi karena adanya beberapa pemicu diantaranya kenaikan BBM dan juga gagal panen akibat cuaca ekstrem sehingga terjadi kenaikan harga, salah satunya adalah beras.
“Sebagai antisipasi, kita akan menyetok beras bekerja sama dengan Bulog, sesuai arahan Bapak Gubernur kita akan menyetok beras yang ada di petani, kemudian disimpan di Bulog,” jelasnya.
Leonard menambahkan, upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi ini adalah dengan menggelar Pasar Penyeimbang terutama di dua kota penyumbang inflasi terbesar yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.
“Kita harapkan dengan adanya Pasar Penyeimbang ini bisa mengerem para pedagang yang ingin menaikkan harga di luar ketentuan,” imbuhnya.
Leonard berharap upaya-upaya yang sudah dilakukan ini bisa berjalan maksimal dan akan dilakukan secara masif hingga akhir tahun 2022.
“Sudah kita siapkan bansosnya, tinggal waktu untuk menyuplai ke daerah-daerah dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post