PALANGKA RAYA – Sejak 25 April lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng atas instruksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melakukan pembatasan transportasi baik jalur udara, laut hingga darat. Pembatasan ini tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian dibidang angkutan.
Mengantisipasi hal tersebut Pemprov Kalteng tengah membahas pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Pemprov melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng telah melakukan rapat bersama dishub kabupaten/kota se-Kalteng berkenaan penerapan pembatasan perjalanan. Pihaknya juga sudah minta kepada kabupaten/kota se-Kalteng untuk mendata para pekerja yang terdampak akibat hal ini.
“Para pekerja yang terdampak seperti supir dan kernet karena ada empat perusahaan bus di Kalteng yang mempekerjaan masyarakat. Kami tengah mendata se-Kalteng para supir, kernet dan orang-orang yang terdampak akibat pembatasan ini,” kata Kepala Dishub Kalteng, Yulindra Dedy, Rabu 29 April 2020.
Pekerja terdampak di Kota Palangka Raya sendiri berdasarkan ada sebanyak 617 orang mulai dari supir angkot, gojek, grab hingga supir taksi bandara. Besaran bantuan sendiri saat ini masih dirapatkan, nantinya bantuan itu ada yang berasal dari Pemprov Kalteng dan ada yang dari kabupaten/kota masing-masing.
“Penyaluran bantuan sendiri rencananya akan diberikan mulai bulan ini hingga tiga bulan ke depan. Nanti kami akan ajukan kepada pemerintah pusat, apabila nanti kabupaten/kota hendak membantu lagi tidak masalah tetapi tidak boleh dari melebihi angka dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post