SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hairis Salamad menyebutkan, dirinya mendapatkan aduan dari masyarakat berkaitan penggunaan jasa sewa exavator bantuan dari pemerintah Kotim yang ada di setiap kecamatan dan merupakan program pemerintah di masa Halikinnor-Irawati (HARATI).
“Menurut saya, bantuan exavator dari pemerintah Kotim khususnya di pedalaman belum efektif. Ini salah satu yang saya lihat, ini juga mungkin kami dari DPRD yang membidangi komisi tertentu nanti akan turun melihat bahwa bermanfaatnya sampai dimana alat yang sudah di anggarkan pemerintah daerah tersebut dan sistem penggunaannya bagaimana,”ujarnya, Selasa 21 Mei 2024.
Karena ujarnya, selama inipun dirinya belum melihat langkah nyata apa yang menjadi sisi positifnya dengan keberadaan alat itu untuk masyarakat.
“Karena diduga menurut informasi, masyarakat yang mau pakai banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga bukannya meringankan masyarakat malah membebankan, hitung-hitungannya jika bicara dari sisi ekonomi, lebih baik masyarakat itu menyewa exavator milik swasta daripada yang sudah dibantu pemerintah,”tegasnya.
Apalagi lanjutnya, jika dihitung satu jam exavator mini itu upah sewa rata-rata sebesar Rp 300.000, sementara ketika mereka berkoordinasi dengan pengurus exavator milik pemerintah ini melebihi dari Rp 300.000.
“Bukannya meringankan. Secara umum dari manajemen untung rugi sudah lebih besar dari swasta, sehingga tidak meringankan beban masyarakat. Seharusnya kalau excavator itu untuk fungsi dan kegunaannya membantu masyarakat harusnya lebih rendah harga sewanya daripada pengusaha yang memborongkan secara swasta. Saya dengar kemarin malah ada sampai Rp 400.000 hingga Rp 500.000 sewa excavator pemerintah ini, ada masyarakat yang sempat mengadu ke saya,”sebutnya.
(dia/matakalteng)
Discussion about this post