MUARA TEWEH – Pasangan H. Shalahuddin dan Felix Sonadie Y. Tingan resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2025–2030 oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran atas SK Kementerian Dalam Negeri, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 11 Oktober 2025 malam.
Pelantikan ini menjadi penanda akhir perjalanan panjang Pilkada Barito Utara setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Jimmy–Indri dengan nomor perkara 331/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dengan putusan tersebut, Kabupaten Barito Utara kini resmi memiliki bupati dan wakil bupati definitif.
Usai prosesi pelantikan, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan bahwa pihaknya akan langsung bergerak cepat melalui program 100 hari kerja. Fokus utama diarahkan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta akses menuju sentra pertanian dan perkebunan. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama.
“Insya Allah dalam program 100 hari ini, program-program unggulan sudah kami persiapkan dan akan kami laksanakan. Januari nanti sudah ada progres yang terlihat,” ujar Shalahuddin, kepada awak media, Jumat 10 Oktober 2025. Dibidang tata kelola pemerintahan dan aparatur, Shalahuddin menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi berbasis kinerja, bukan politik.
“Saya berasal dari birokrasi, jadi akan melihat kapasitas dan potensi para kepala dinas serta perangkat daerah sebelum mengambil kebijakan. Tidak serta-merta melakukan perombakan jabatan. Kami ingin melihat dulu siapa yang benar-benar memiliki kompetensi, kapasitas, dan kredibilitas,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak ada lagi sekat politik pasca-pilkada “Bagi kami, saat ini tidak ada lagi 01 dan 02. Proses demokrasi sudah selesai. Semua perbedaan sudah kita maafkan dan kita akhiri,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menambahkan bahwa pihaknya akan memastikan pelaksanaan program 100 hari berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami sudah menyusun program unggulan yang bisa dipercepat dalam 100 hari. Sisanya akan kami dorong dalam enam bulan hingga satu tahun pertama pemerintahan,” ujarnya. Felix menyoroti kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah, termasuk daerah transmigrasi, yang akan menjadi perhatian utama. “Banyak infrastruktur dasar yang kondisinya masih memprihatinkan. Itu yang akan kami perbaiki agar wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi bisa mulai terbuka,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antar-stakeholder dan perangkat daerah (SKPD) agar setiap program benar-benar berdampak pada masyarakat. “Semua pihak harus bekerja sama dari sektor pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(nra/matakalteng)
Discussion about this post