SAMPIT – Kejadian tak mengenakan terjadi pada Camat Mentaya Hilir Utara (MHU) Zikrillah saat berlangsungnya mediasi terkait polemik tanda tangan pengesahan pemilihan Ketua Gapoktanhut Bagendang Raya di Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rabu 11 Maret 2026.
Kericuhan terjadi saat pertemuan yang digelar untuk membahas persoalan kepengurusan Gapoktanhut Bagendang Raya. Sejumlah warga yang hadir dalam mediasi tersebut meluapkan kekecewaan dengan melempari Camat setempat.
Keributan tersebut diduga dipicu tuntutan sebagian warga Poktan yang tergabung dalam Gapoktanhut Bagendang Raya. Mereka mendesak Camat Mentaya Hilir Utara agar segera menandatangani atau mengesahkan kepengurusan baru yang baru saja dipilih oleh kelompok mereka.
Namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena pengesahan kepengurusan Gapoktan bukan menjadi kewenangan camat untuk menandatangani secara langsung, terlebih Poktan Buding Jaya yang memiliki hak di areal lahan sawit seluas 1.800 hektare itu tidak sepakat adanya pergantian kepengurusan Gapoktanhut, mereka menyebut selama 4 tahun ini areal sawit mereka justru dikuasai oknum diluar Poktan mereka.
Sementara itu, dalam sebuah video yang beredar di masyarakat, Zikrillah terlihat sempat terdesak oleh kerumunan warga yang mendekat. Situasi semakin memanas hingga camat hampir tersungkur di tengah kerumunan. Bahkan kancing baju yang dikenakannya terlihat terlepas akibat dorongan dari massa yang berdesakan.
Beruntung situasi tidak semakin memburuk setelah personel Polsek Mentaya Hilir Utara bersama anggota Koramil yang berada di lokasi segera bertindak mengamankan keadaan. Aparat langsung menghalau warga yang emosi serta mengevakuasi camat dari kerumunan massa.
Petugas kemudian berupaya menenangkan warga agar situasi kembali kondusif dan mencegah terjadinya kericuhan lanjutan di lingkungan kantor kecamatan. Sebelumnya polemik Gapoktanhut Bagendang Raya juga sempat memicu aksi massa. Ratusan anggota Poktan bersama masyarakat pernah mendatangi Kantor Polsek Sungai Sampit untuk menunggu hasil mediasi terkait konflik pengelolaan lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) serta tuntutan evaluasi kerja sama operasional (KSO).
Dalam mediasi tersebut disepakati akan dilakukan rapat pengurus Gapoktanhut Bagendang Raya yang difasilitasi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, termasuk pembahasan revisi keanggotaan serta pemilihan ulang kepengurusan.
Hingga saat ini polemik terkait kepengurusan dan pengelolaan lahan Gapoktanhut Bagendang Raya masih menjadi perhatian masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kecamatan maupun kepolisian terkait insiden pelemparan terhadap camat tersebut.rls/matakalteng)
(rls/matakalteng)
Discussion about this post